PURBALINGGA – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu Jawa Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunja) ke Kabupaten Purbalingga, Selasa (27/11). Kunjungan ini diterima oleh Asisten Administrasi Umum Sekda beserta perwakilan dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) di OR Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga.
Plt Bupati Purbalingga melalui Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga Tri Gunawan Setyadi SH MH mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada rombongan Komisi III DPRD Indramayu, yang telah memilih Kabupaten Purbalingga sebagai objek studi banding. Pada sambutannya ia juga memperkenalkan profil Kabupaten Purbalingga.
“Kabupaten Purbalingga juga merupakan sentra industri wig, bulu mata palsu dan asesoris kecantikan lainnya yang terbesar kedua di dunia setelah guangzou di china. Total pabrik yang ada di purbalingga adalah 33 buah (18 pma dan 15 pmdn) dan bermitra dengan kurang lebih 346 perusahaan plasma yang tersebar di desa-desa dengan menyerap tidak kurang dari 60.000 tenaga kerja,” katanya.
Kabupaten Purbalingga juga mempunyai beberapa obyek wisata unggulan seperti Goa Lawa, Aquarium Purbasari Pancuran Mas (river world), Owabong, Sanggaluri Park (taman reptil), pendakian Gunung Slamet dan berbagai desa wisata lain yang cukup dikenal seperti rest area serang, kebun bunga kutabawa, desa wisata limbasari dan sebagainya.
“Purbalingga mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi jawa tengah sebagai kabupaten / kota peringkat ke 4 (empat) atas pengembangan dan kunjungan wisata di jawa tengah, setelah peringkat pertama Magelang, Solo, dan Semarang,” katanya.
Sementara itu Kordinator Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu H Kasan Basari SH juga memperkenalkan potret Kabupaten Indramayu. Diantaranya bahwa Indramayu memiliki pantai yang cukup panjang yakni 147 Km, sedangkan luas wilayah 240.000 Ha, dengan jumlah penduduk 1,8 juta jiwa.
“Postur APBD kami kurang lebih Rp 3,3 T. Namun yang menjadi masalah kami, PAD (Pendapatan Asli Daerah) kami hanya Rp 441 miliar, ini masih belum berimbang dengan semangat otonomi kemandirian daerah,” katanya.
Oleh karena itu pihaknya ingin mendalami bagaimana Kabupaten Purbalingga menggali potensi-potensi yang ada sebagai sumber pendapatan daerah. Baik itu aspek wisata maupun pajak dan retribusi daerah.
“Kami sebagai komisi yang membidangi keuangan ingin belajar ke Purbalingga, bagaimana penerapan system penarikan pajak dan retribusi mengurangi kebocoran sehingga apa yang dimiliki benar-benar riil masuk ke kas daerah,” katanya.
Seperti yang diketahui, Kabupaten Purbalingga tahun 2017 mampu merealisasi PAD sebesar Rp 355 miliar dari APBD sekitar Rp 2 triliun. Sedangkan tahun 2018 PAD Purbalingga telah mencapai Rp 244 miliar per 26 November 2018 dari target akhir tahun Rp 274 miliar.(Gn/Humas)
