PURBALINGGA, INFO – Ketua dan anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kunjungan kerja pengawasan tematik ke Kabupaten Purbalingga. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada Senin (17/2/2025) dan diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga, Suroto di Ruang Rapat Bupati.
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hj. Nur Saadah mengatakan titik berat pengawasan yang dilakukan adalah penyaluran bantuan listrik gratis dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut bertujuan agar 2 program tersebut benar-benar tepat sasaran, sehingga perlu ada pengawasan baik yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 maupun yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
“Untuk se-Jateng 17 ribu RTLH akan direalisasi. Untuk itu mohon laporan kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Purbalingga, sebagai bahan untuk menentukan strategi,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah menyimak paparan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto
Sementara itu, Suroto dalam paparannya menyebutkan penanganan RTLH di tahun 2024 mencapai 1.167 unit. Dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah mengupayakan dengan dana dari APBD, APBD Provinsi, hingga CSR guna pemenuhan kebutuhan pokok Masyarakat berupa RTLH.
Dia menambahkan, indeks kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 lalu mengalami penurunan tertinggi se-Jateng yang semula di angka 14,99 persen pada tahun 2023 menjadi 14,18 persen. Sementara untuk kemiskinan ekstrim juga mengalami penurunan dari 1,18 persen di tahun 2023 menjadi 1,17 persen di tahun 2024.
“Mudah-mudah di 2025 tidak meningkat lagi (tingkat kemiskinan-red) dengan kondisi saat ini serba efisiensi,” pungkasnya. (fph/kominfo)
