PURBALINGGA, INFO – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan meluncurkan empat desa di Purbalingga sebagai ‘Desa Sadar Jaminan Sosial’. Keempat desa tersebut masing-masing Desa Karangreja, Kecamatan Kutasari, Desa Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon, dan Desa Bajong, Kecamatan Bukateja. Launching akan dilaksanakan oleh Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM pada hari Minggu (15/10) di Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon.
“Pembentukan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bertujuan agar masyarakat mengenal lebih dekat program BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya akan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial bagi masyarakat pekerja di desa,” kata Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto, Imron Fatoni saat melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ di ruang kerja Wabup, Senin (9/10). Ikut mendampingi Imron, Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan Purbalingga Gunadi Hery Urando, dan Kepala KCP Banjarnegara, Mabrur Ari Wuryanto.
Dikatakan Imron, dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berarti melindungi diri sendiri dan keluarga dari risiko yang terjadi. “Penetapan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan komitmen BPJS Ketenagakerjaan, yakni melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya dan meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja serta mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional,” terangnya,” katanya.
Imron menyebutkan, dengan penetapan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan dukungan untuk pembangunan desa. Dukungan itu seperti bantuan peralatan kebersihan, pengecatan rumah ibadah, bantuan gerobak sampah dan lainnya. Pihaknya juga akan menggelar bazar murah di empat lokasi desa tersebut, masing-masing desa akan dijual 300 paket sembako. Harga paket Rp 72 ribu dijual seharga Rp 50 ribu. BPJS Ketenagakerjaan memberikan subsidi untuk setiap paketnya.
Imron Fatoni berharap, masyarakat desa yang sadar mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan bisa masuk dalam empat program seperti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), JHT dan juga Jaminan Pensiun (JP). Program ini tidak hanya pada pekerja sektor formal, tetapi juga sektor non formal seperti petani, penderes nira kelapa, pekerja plasma rambut di desa, dan pekerja sektor non formal lainnya.
Dibagian lain Imron mengatakan, potensi tenaga kerja untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan di Purbalingga ada sekitar 44 ribu orang pekerja. Untuk pekerja sektor non formal, memang dibutuhkan strategi agar kepesertaannya meningkat. Berbeda dengan pekerja sektor formal yang bisa dikoordinir oleh lembaganya, namun untuk pekerja sektor non formal seperti petani, pedagang dan pekerja lepas, harus melalui metode pendekatan per orang.
“Para perangkat desa di Purbalingga sebagian besar juga sudah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Para tenaga harian lepas non PNS, juga sudah mulai mengikutinya. Mereka antara lain dari Satpol PP, tenaga puskesmas dan tenaga di RS Goeteng Tarunadibrata Purbalingga. Mereka sudah semakin sadar akan manfaat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Imron Fatoni. (PI-1/PI-6)
