PURBALINGGA – Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon, MM melakukan Launching Kredit Melawan Rentenir (Mawar) bersamaan dengan Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purbalingga. Kredit Mawar, menurut Plt Bupati sebagai upaya memberikan akses permodalan bagi masyarakat bawah utamanya pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) agar tidak terjerat kredit berbunga tinggi yang ditawarkan oleh para rentenir.
“Kalau Pak Presiden Jokowi punya KUR, Pak Gubernur punya Mitra Jateng 25, kita Purbalingga sekarang memiliki program Kredit Mawar. Kita siapkan Rp 1 Miliar untuk program ini,” kata Plt Bupati Tiwi usai launching Kredit Mawar yang ditandai dengan penyerahan kredit Mawar secara simbolis kepada 10 nasabah masing-masing sebesar Rp 2,5 juta. Acara itu dilangsungkan di Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Rabu (27/2).
Kredit Mawar yang disalurkan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Artha Perwira Purbalingga, lanjut Plt Bupati, memang ditunjukan untuk para pelaku UMKM yang sedang dalam proses start up karena plafon kreditnya juga belum terlalu tinggi berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta dengan suku bunga 0 persen. Meski demikian, bila nasabah atau pelaku UMKM dapat mengangsur dengan tertib dan tidak macet maka pada tahun berikutnya dapat difasilitasi kredit sampai dengan Rp 15 juta.
“Target kita, Kredit Mawar ini NPL (Non Performing Loan-red) atau kredit macetnya 0 persen. Makanya kita menggandeng OPD dan Para Kepala Desa untuk memberikan rekomendasi bagi calon nasabah. Paling tidak dengan mereka ikut merekomendasi ketika ada nasabah yang angsurannya tidak lancar mereka punya beban moril sehingga dalam memberikan rekomendasi tidak asal,” jelasnya.
Deputi Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Dedy Patria memberikan apresiasi atas peluncuran kredit Mawar oleh Pemkab Purbalingga. Menurut Dia, program Kredit Mawar sudah sejalan dengan program TPAKD Nasional, dimana salah satunya adalah melawan rentenir.
Dedy Patria menambahkan setidaknya ada dua isu yang berkaitan dengan rentenir, yakni bunganya tinggi dan layanannya cepat karena mereka tidak butuh bermacam analisis. Bahkan para rentenir biasanya sudah siap memberikan pinjaman kepada pedagang sejak dini hari.
“BPR Artha Perwira harus dapat menandingi kecepatan layanan yang diberikan rentenir. Sekarang kita bisa melawan yang satu (dengan bunga Nol-red), kita sudah menang. Tinggal satu lagi, pelayanan harus cepat tapi tetap dengan kehati-hatian,” katanya didampingi Kepala Kantor OJK Purwokerto, Sumarlan.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pengukuhan TPAKD Kabupaten Purbalingga yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Wahyu Kontardi dan beranggotakan sejumlah pejabat Pemkab Purbalingga, OPD terkait, dan lembaga keuangan.
TPAKD diharapkan dapat menjadi wadah kordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan dalam rangka meningkatkan akses keuangan daerah. Sehingga nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada saatnya mampu memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat kabupaten Purbalingga. (Hr/humpro2019)