PURBALINGGA- Hasil rapat koordinasi daerah (rakokrda) forum staf ahli kepala daerah (Forsakada) Jawa Tengah merekomendasikan penanggulangan kemiskinan harus didasarkan pada data yang valid. Namun tentunya data yang ada saat ini bisa dipergunakan untuk kemudian apabila ditemui penambahan atau pengurangan data di lapangan segera dilakukan validasi kembali.
“Data base yang ada di semua daerah tidak valid, maka kami merekomendasikan kepada bapak Gubernur untuk segera melakukan terobosan strategi validasi data dengan aplikasi data base kemiskinan, kemudian menerbitkan peraturan daerah atau Pergub untuk disosialisasikan ke seluruh wilayah Jawa Tengah sampai ke tingkat Desa agar pendataan kemiskinan betul-betul sesuai yang ada di lapangan,” kata Ir. Teguh Winarno Baruno, MM. koordinator staf ahli Provinsi Jawa Tengah di graha Andrawina Owabong, Jum’at (22/02).
Teguh menyampaikan hal tersebut saat penutupan rangkaian kegiatan rakorda Forsakada Jawa Tengah tahun 2019 yang telah dilaksanakan mulai hari Rabu 20 Februari sampai Jum’at 22 Februari 2019 diikuti 62 Staf Ahli Kepala Daerah se-Jawa Tengah ditambah 35 peserta peninjau dari luar Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, basis data yang ada, betul atau tidaknya haruslah disepakati dulu kemudian bersama-sama turun ke lapangan sekaligus pelaksanaan program.
“Kalau hanya berkutat pada perdebatan data saja ya percuma, harus sambil jalan di lapangan, kalau ditemui penambahan atau pengurangan data segera dilakukan validasi. Saya katakan data itu mahal, namun lebih mahal membangun tanpa data,” katanya.
Teguh melanjutkan, data yang sudah ada kemudian divalidasi di lapangan dapat dipilah menjadi tiga kategori, yaitu dengan istilah ikan, kail dan kapal. Kategori ikan adalah masyarakat miskin yang betul-betul harus dibantu sepenuhnya, langsung mendapatkan bantuan dana dan yang masuk kategori ini misalnya orang tua/jompo, tidak punya keluarga dan juga sakit-sakitan.
“Kategori ikan, tentunya langsung mendapat bantuan sosial, sedangkan kategori kail adalah masyarakat miskin namun masih bisa diberdayakan, misalnya dengan bantuan pekerjaan, modal dan lainnya dan yang dikategorikan kapal adalah masyarakat kurang sejahtera namun miliki kompetensi dan dengan sedikit sentuhan mampu mengangkat taraf kesejahteraannya,” kata Teguh.
Sepakat dengan Ir. Teguh Winarno Baruno, Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. MM. menyampaikan bahwa validasi data adalah komponen utama penanggulangan kemiskinan. Kebijakan atau program apapun akan menjadi permasalahan dan tidak berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan apabila tidak tepat sasaran.
“Percuma gelontorkan program dan anggaran yang luar biasa ketika implementasi di lapangan tidak tepat sasaran, maka saya sepakat validasi data sangat penting dan Purbalingga pada tahun 2019 telah mengalokasikan anggaran untuk memvalidasi data yang ada. Saya berharap, program penanggulangan kemiskinan di Purbalingga akan sinergis dengan program Provinsi Jawa Tengah,” kata Plt. Bupati Dyah. H. Pratiwi. (t/ humpro2019)
