PURBALINGGA – DPRD Purbalingga menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rencana APBD Perubahan 2018 kepada Plt Bupati Purbalingga, Rabu (1/8). Selain menyoroti RAPBD 2018, fraksi-fraksi juga menyoroti soal progres pembangunan fisik serta aspek lain dalam pemerintahan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Karseno SH meminta penjelasan mengenai dana perimbangan yang menyumbang porsi terbesar pendapatan hingga 64,27 persen. FPDIP juga mempertanyatakan bagaimana perkembangan pelaksanaan pembangunan jambatan Pepedan – Tegalpingen dan TPA Bedagas yang pembiayaannya mendahului perubahan
“Pemda membutuhkan anggaran untuk membiayan kegiatan luncuran, lanjutan dan kegiatan prioritas termasuk kebutuhan untuk mencukupi operasional OPD, mengapa kebutuhan anggaran itu tidak cukup?. Fraksi juga mohon penjelasan tentang masih adanya surplus pembiayaan sebesar Rp 100 miliar,” katanya.
Fraksi Partai Golkar meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga meminta agar Pemkab mengusulkan kepada BPJS agar sistim iuran dikembalikan berdasarkan kepala keluarga, sebab sistim iuran per anggota keluarga saat ini dirasa memberatkan masyarakat.
“Untuk memenuhi kebutuhan air untuk pertanian tanaman pangan, holtikultura dan peternakan sebaiknya pada APBD Perubahan 2018 atau 2019 untuk membangun embung di kawasan hilir dan cekdam di kawasan hulu sebagai antisipasi kemarau,” sambung Ketua Fraksi Partai Golkar H Ahmad Sa’bani SE.
Fraksi Gerinda berpesan agar SILPA 2018 bisa ditekan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa ditingkatkan. “Fraksi Gerindra berpandangan bahwa berbagai kebijakan yang ada belum bisa mengoptimalkan PAD. OPD terkait masih belum kreatif dan disiplin untuk meningkatkan PAD khususnya retribusi parkir, terminal dan retribusi tempat wisata,” kata juru bicara Fraksi Gerindra Titi Yeni Sugiarti SH.
Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan adanya kegiatan yang mendahului anggaran perubahan. Sebab hal tersebut mengindikasikan perencanaan pembangunan yang kurang matang. Fraksi PKS juga memohon penjelasan progres pembangunan TPA Bedagas.
Selain itu juga mempertanyakan alasan penurunan Rencana PAD dari PD BPR BKK yakni dari 2,7 miliar menjadi Rp 2,2 miliar. Fraksi PKS mengapresiasi pemerintah yang menerbitkan SK Bupati untuk Guru Tidak Tetap (GTT). “Namun demikian banyak keluhan dari GTT yang merasakan penurunan kesejahteraan dibanding sebelumnya, mohon penjelasannya,” imbuh juru bicara Fraksi PKS Siti Sifa SPd.
Fraksi Kabangkitan Bangsa (FKB) menyarankan perlu adanya langkah intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang rendah dividennya namun besar penyertaan modalnya. ‘Langkah intensifikasi diantaranya adalah mergering lembaga yang dinilai sudah tidak efektif karena membebani APBD,” kata juru bicara FKB Hari Ani Indah P SE.
Selain itu FKB juga menyarankan beberapa hal kepada Pemkab Purbalingga. Diantaranya selain adanya bela-beli juga perlu dadakan gerakan membeli ke warung/kios tetangga, meninjau keberadaan menara selular dan untuk menunjang kemajuan UMKM Pemkab perlu memfasilitasi kerjasama dengan lembaga keuangan mikro (LKM).
Fraksi Amanat Nasional (FAN) mempertanyakan progres pembangunan TPA Bedagas. FAN menilai perencanaan pembangunan TPA tersebut tergesa-gesa dan belum dikaji secara maksimal. “Jangan sampai nantinya kembali terjadi seperti yang ada di TPA Banjaran. Kami juga melihat beberapa pelebaran jalan seringkali ditemukan belum sempurna dan menyebabkan kecelakaan, mohon untuk dinas terkait untuk meninjau ulang lokasi,” kata juru bicara FAN Soberi MSi.
Sementara itu Fraksi Persatuan Demokrat agar dalam penyusunan RAPBD Perubahan 2018 menyesuaikan sumber pendapatannya, lebih diprioritaskan pada pelayanan publik dan diupayakan agar tepat sasaran, tepat guna, tepat anggaran dan tepat waktu.
“Meskipun tidak bisa dipungkiri dinamika yang dihadapi terdapat perubahan target baik penambahan, pergeseran, bahkan pengurangan. Kami juga mengusulkan kepada Pemkab agar lebih maksimal dalam meningkatakn sumber PAD yang saat ini baru 13,76 % dari total pendapatan daerah,” kata Juru bicara Fraksi Persatuan Demokrat Agil Kusumasari SSos.(Gn/Humas)
