Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin ) Wakil Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Jateng didampingi Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menyerahkan bantuan pemugaran 26 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jambanisasi sebanyak 25 titik, pengadaan air bersih, dan 250 paket sembako kepada warga kurang mampu di Desa Cendana kecamatan kutasari, Kamis (23/06/2022).
Pemberian bantuan ini sebagai upaya percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah, melalui gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah yang layak huni, jamban sehat dan pemenuhan kebutuhan air bersih diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Bantuan yang diterimakan Gus Yasin saat mengunjungi desa Cendana bersumber dari APBD Provinsi Jawa tengah, CSR BUMD, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Menurut Gus Yasin, untuk intervensi penanganan kemiskinan sumber dananya tidak harus dari APBD. Semua pihak harus dirangkul baik BUMD, Lembaga filantropi, maupun swasta harus bergotongroyong menyelesaikan masalah kemiskinan.
“Undang-undang sudah mengatur Tentang perusahaan yang harus memberikan CSR, yang paling penting OPD yang mempunyai desa dampingan melakukakan assessment apa saja kebutuhannya, program dari APBD cukup atau tidak, kalau tidak cukup kita tawarkan pada perusahaan, kita punya program seperti ini, kira-kira bisa atau tidak membantu pemerintah,” jelasnya.
Sebanyak 15 penerima RTLH mendapatkan bantuan senilai Rp12 juta per unit yang berasal dari APBD Provinsi dan 11 penerima mendapatkan bantuan senilai 17,5 juta per unit yang berasal dari CSR BUMD yang ada di Jateng untuk perbaikan rumah supaya layak huni. Serta 25 unit jamban senilai Rp 2,5 juta per unit dan 250 paket sembako dari BAZNAS, sarana pengadaan air bersih yang akan mencukupi kebutuhan air 350 kepala keluarga dari PT Tirta utama Jawa Tengah dan BPR BKK Purbalingga.
Bupati Tiwi dalam sambutannya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas intervensinya guna pengentasan kemiskinan di Purbalingga. Purbalingga pun saat ini sudah mengadopsi program dari Pemprov Jateng dengan program satu OPD satu desa dampingan dan pemanfaatan CSR Perusahaan.
“Kami pun saat ini tidak hanya mengandalkan APBD saja akan tetapi kami juga melakukan sinkronisasi bergandengan tangan dengan seluruh lembaga filantropi yang ada di Purbalingga, utamanya dengan Baznas dan juga PMI Kabupaten Purbalingga, kami juga sudah mengupayakan untuk menyusun payung hukum agar bagaima CSR yang ada di Purbalingga bisa disisihkan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,” ungkapnya. (DHS/Kominfo)
