KEBUMEN – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen (Barlingmascakeb) yang dilangsungkan di Pendopo Kabumian, Kabupaten Kebumen, Senin (20/03/2023). Hadir secara pribadi para bupati, anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Bralingmascakeb.
Pada kesempatan tersebut, Bupati mengajukan lima usulan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan konektivitas antar wilayah di sekitar Kabupaten Purbalingga. Menurutnya, aduan kepada bupati yang terbanyak adalah mengenai permasalahan infrastruktur, khususnya jalan.
“Kami mengusulkan kepada Pak Gubernur perbaikan 5 ruas jalan, mayoritas merupakan akses penghubung menuju Bandara Jenderal Besar Soedirman dan menghubungkan dengan kabupaten sekitar,” ujar Bupati Tiwi saat menyampaikan paparan.
Lima usulan Bupati Tiwi kepada Pemerintah Provinsi adalah ; yang pertama perbaikan ruas jalan Kalitinggar – Karangkabur di Kecamatan Padamara. Usulan kedua perbaikan ruas jalan Panican – Linggamas dan ketiga ruas jalan Mewek – Kalimanah. “Ruas jalan tersebut menghubungkan juga Purbalingga dengan Kabupaten Banyumas,” imbuhnya.
Kemudian, usulan yang keempat, perbaikan ruas jalan Kembangan – Karanggedang di Kecamatan Bukateja yang menghubungkan dengan Kabupaten Banjarnegara juga merupakan akses pendukung Bandara Soedirman. Kelima, usulan perbaikan jalan Serang – Baturaden yang merupakan salah satu akses wisata yang menghubungkan Banyumas, Purbalingga dan Pemalang.
“Jika jalur ini lancar akan mendorong peningkatan sektor pariwisata yang akan membantu pertumbuhan perekonomian di tiga kabupaten tersebut,” ujarnya.
Bupati Tiwi juga menyampaikan terimakasih pada tahun lalu telah mendapatkan bantuan jembatan Wirasana – Kalikajar dan tahun ini dialokasikan untuk keberlanjutannya. “Pembangunan jalan ini akan memberikan alternatif akses dan manfaat luar biasa untuk memecah keramaian lalu lintas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pemerintah kabupaten harus menyusun prioritas dalam pembangunan di wilayahnya dengan keterbatasan anggaran yang ada. Gubernur Ganjar mencontohkan persoalan infrastruktur, jalan yang masuk kategori provinsi, jika diperbaiki semua untuk menjadi standar minimal dibutuhkan sekitar Rp. 15 triliun. “Kalau semua target kita bangun, anggarannya tidak akan mencukupi,” ujarnya.
Oleh karena itu, selain ada prioritas pembangunan juga harus berdasarkan data yang akurat, seperti tingkat kerusakan dan kategori jalan. Kemudian, berkolaborasi antara pemerintah provinsi kabupaten, provinsi juga desa dengan sumber daya dana desa yang dimiliki.(HumproSetda)
