PURBALINGGA, INFO – Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Himpaudi) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Berjenjang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Diklat berjenjang PTK PAUD berlangsung enam hari terhitung dari tanggal 9 – 14 Juli 2017.
“Diklat berjenjang ini akan berlangsung dari minggu tanggal 9 sampai jumat 14 Juli 2017,” kata Tohar, Ketua Pengurus Daerah (PD) Himpaudi Kabupaten Purbalingga di sela-sela kegiatan Diklat Berjenjang PTK PAUD, Selasa (11/7) di SMK Negeri Bojongsari.
Diklat berjenjang yang dilaksanakan Himpaudi Kabupaten Purbalingga bertempat di SMK Negeri Bojongsari dan di Balai Desa Bojongsari. Diklat berjenjang dilaksanakan dengan dua tingkatan yakni tingkat dasar juga tingkat lanjutan.
“Untuk diklat berjenjang saat ini dilaksanakan dua tingkatan yaitu tingkat lanjut dan tingkat dasar,” ujar Tohar.
Peserta yang mengikuti Diklat Berjenjang PTK PAUD sebanyak 322 orang yang terbagi ke dalam dua tingkatan, tingkat lanjut berjumlah 2013 guru dan tingkat dasar berjumlah 119 guru. Narasumber diklat berjenjang berasal dari Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
“Narasumber diklat dari Direktorat Kemendikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga,” jelasnya.
Tohar menuturkan untuk biaya Diklat Berjenjang peserta tidak dibebankan biaya apapun pendaftaran diklat. Biaya pendaftaran dan biaya selama mengikuti diklat sudah ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga seperti yang disampaikan Bupati Purbalingga, Tasdi.
“Karena Pemkab akan menggantikan biaya diklat berjenjang ini, maka bagi peserta yang sudah membayar nanti uangnya akan dikembalikan kembali kepada para peserta,” ungkapnya.
Hal lain, Tohar menyampaikan agar Pemerintah Desa (Pemdes) ikut serta menganggarkan dana desa untuk keberlangsungan PAUD yang tersebar di seluruh Kabupaten Purbalingga. Tohar berharap ke depan semua desa dapat menganggarkan untuk PAUD baik untuk kesejahteraan pendidiknya, tenaga kependidikannya, kompetensi gurunya maupun sarana dan prasarana penunjang PAUD.
“Harapannya dari Pemkab dapat menyampaikan kepada seluruh Desa untuk menganggarkan dana desa untuk PAUD, karena baru beberapa desa saja yang menganggarkan penyelenggaraan PAUD,” pungkasnya. (PI-7)
