PURBALINGGA INFO – Saat ini iklim penanaman modal di Kabupaten Purbalingga sangat kondusif. Bahkan selama lima tahun terakhir realisasi dan capaian investasi di purbalingga terus meningkat. Hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Purbalingga merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk terus meningkatkan realisasi investasi di Purbalingga.
Hal ini disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi yang dalam hal ini diwakili Sekda Purbalingga Herni Sulasti saat rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap tiga Raperda, Rabu(29/3/23).
“Terkait pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan adapun upaya untuk menarik investor yang sudah dilaksanakan antara lain, rutin mengadakan atau mengikuti event promosi, memberikan service excellent kepada pelaku usaha mulai dari pendampingan pencarian tempat usaha, perizinan hingga pendampingan pada saat sudah operasional, memberikan insentif kepada pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Serta terus melakukan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan layanan perizinan melalui mall pelayanan publik” katanya.
Sedangkan jawaban atas pandangan Fraksi Partai Keadilan sejahtera terkait harapan agar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan, Sekda Herni Sulasti mengatakan saat ini pelaku usaha terbesar berdasarkan data izin adalah pada sektor perdagangan dengan skala usaha mikro sampai dengan menengah.
“Dapat kami sampaikan pada saat ini jumlah penanam modal atau pelaku usaha yang terbesar di kabupaten purbalingga berdasarkan data izin adalah pada sektor perdagangan dengan skala usaha mikro sampai dengan menengah,” ungkapnya.
Selanjutnya Sekda Herni Sulasti menyampaikan bahwa penjelesan yang lebih rinci mengenai berbagai hal yang masih perlu didalami dapat dibahas pada kesempatan rapat panitia khusus.
“Saran dan masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan diperhatikan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)
