PURBALINGGA INFO – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah menggelar forum dialog opini publik dengan tema “Implementasi Kebijakan Program Monitoring dan Aspirasi Publik Melalui Analisis Media”, pada Selasa (13/9/2022), bertempat di Garden Hall Purwokerto. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan bidang komunikasi publik dinas kominfo kabupaten/kota di wilayah Banyumas Raya dan Pekalongan.
Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Agung Hariyadi, dalam laporannya, ia mengatakan bahwa dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, pemerintah daerah diminta melakukan upaya-upaya yang efisien dan efektif dalam berkomunikasi dengan masyarakat, serta diperlukannya media monitoring terkait suatu isu.
“Check and balance opini publik di ruang publik kini diperlukan dalam berkomunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Tujuan adanya kegiatan ini adalah agar pemerintah daerah mampu mengetahui bagaimana membaca dan merespon masyarakat. Kemudian, pertemuan ini juga menjadi wujud harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah wilayah kabupaten/kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum menjelaskan bahwa implementasi kebijakan monitoring dan aspirasi publik melalui analisis media merupakan suatu hal yang penting bagi dinas kominfo di wilayah kabupaten/kota.
“Proses monitoring diperlukan untuk mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas suatu publikasi,” ujar Riena.
Ia menambahkan, dengan adanya dialog kali ini diharapkan bisa menjadi early warning system yang bisa mencegah bertambah buruknya suatu isu yang tengah berkembang, sehingga tercipta komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
Dialog tersebut dimoderatori oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas, Yayat Setiono. Kemudian Pemaparan materi terkait monitoring oleh Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Hasyim Gautama. Ia menyampaikan bahwa ke depannya juga akan ada tools media monitoring yang bisa diakses oleh seluruh pemerintah di wilayah kabupaten/kota.
Kemudian dialog dilanjutkan dengan pemaparan materi strategi komunikasi di era digital oleh Research & Training Manager PT Indonesia Indicator, Nur Imroatus. Ia menjelaskan, beralihnya zaman ke era digital, Dinas Kominfo memiliki tugas dan peran yang penting terhadap keberlangsungan program suatu daerah.
“Melihat dinamika yang dihadapi Kominfo, sistem komunikasi publik pemerintah feedbacknya harus mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi publik di era saat ini tidak sekedar menginformasikan suatu pemberitaan saja. Melainkan, dengan adanya komunikasi dari suatu lembaga harus bisa berdampak pada perubahan di masyarakat.
“Reputasi suatu daerah di dunia digital sangat berkaitan dengan Kominfo. Di ruang maya, jika suatu pemerintah daerah tidak ada postingannya maka dianggap tidak ada kinerjanya,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Nur, output dari adanya monitoring aspirasi publik di ranah digital harus berupa kebijakan yang berdampak dan adanya feedback dari masyarakat, ujarnya mengakhiri sesi forum diskusi. (GIN/Kominfo)
