PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada hari Rabu (7/8/24) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Adi Yuwono dan dihadiri oleh Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, perwakilan OPD serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidato jawaban Bupati Purbalingga yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Herni Sulasti, Pemkab Purbalingga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian seluruh anggota Dewan yang pada prinsipnya menerima Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 yang diajukan oleh Pemkab Purbalingga.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD Purbalingga yang telah menyampaikan pandangan umumnya, yang pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi maupun Badan Anggaran,” katanya.
Menjawab pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Herni Sulasti menjelaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah, terutama dari BLUD RSUD dan puskesmas. Sedangkan mengenai prioritas belanja pada Perubahan APBD 2024 diprioritaskan untuk penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia.
“Dengan beberapa prioritas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, peningkatan kualitas manusia, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, penguatan desa,”terangnya.
Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB sekaligus Fraksi Amanat Nasional, Pemkab Purbalingga telah melakukan kajian dan analisis berupa rencana induk persampahan dan perencanaan teknis manajemen persampahan, dimana pengelolaan persampahan dilaksanakan mulai dari hulu sampai dengan hilir.
“Upaya yang dilakukan pada bagian hulu berupa upaya pengurangan sampah (reduce), penggunaan kembali (reused) dan daur ulang (recycle) pada sumber sampah. Pemda juga membuat inovasi merdeka sampah (meningkatkan ekonomi rakyat dengan kelola sampah) melalui upaya optimalisasi tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle (tps3r) yang telah terbangun,”katanya
Fraksi Partai Golkar memberikan pandangan terkait peningkatan pendapatan daerah. Pemkab Purbalingga menanggapi bahwa mereka terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja pelayanan pajak, retribusi daerah, BLUD, dan BUMD.
Terkait pandangan Fraksi Gerindra, realisasi belanja daerah hingga semester 1 tahun 2024 mencapai Rp905.916.288.923,- atau 42,23% dari total pagu APBD murni tahun 2024.
“Terkait anggaran pemeliharaan jalan dapat kami sampaikan bahwa anggaran pemeliharaan berkala jalan pada perubahan APBD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.11,19 miliar, sedangkan pemeliharaan rutinnya sebesar Rp.10,4 miliar,”katanya
Menanggapi pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, realisasi PAD sampai semester 1 tahun 2024 telah tercapai sebesar 49,66%. Realisasi tersebut bersumber dari realisasi pajak daerah sebesar 43,91 persen, retribusi daerah 51,99 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 61,56 persen, dan lain-lain PAD yang sah 47,064 persen
“Terkait optimalisasi peran BUMD, kami sependapat dan akan berupaya terus untuk mengoptimalkan serta mendorong peran BUMD agar bisa maksimal, sehingga nantinya dapat memberikan deviden dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Pemkab Purbalingga juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fraksi Persatuan Demokrat, yang telah menyepakati Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 untuk dibahas lebih lanjut pada rapat komisi dan badan anggaran. (dhs/Kominfo)
