PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga berkomitmen untuk mengambil langkah block seat tiket pesawat rute Halim Perdanakusuma (HLP) – Purbalingga (PWL). Langkah ini sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja ke Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman beberapa waktu yang lalu.

Hal ini disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat Rapat Koordinasi Optimalisasi Bandara Jenderal Besar Soedirman Bersama Kepala Desa Se-Purbalingga di Terminal Penumpang Bandara JB Soedirman, Rabu (19/10/22).

“Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama-sama dengan seluruh jajaran mulai dari Perangkat Desa, Kepala Desa, Camat dan seluruh OPD siap untuk nguri-nguri keberadaan Bandara Jenderal Besar Soedirman dan mengamankan kebijakan block seat yang telah menjadi kebijakan bersama antara bupati yang ada di Banyumas Raya dengan Kementerian Perhubungan sebagai bentuk dukungan dan komitmen,” ungkapnya.

Pemerintah Desa dan OPD nanti akan memaksimalkan perjalanan dinas dengan transportasi udara melalui Bandara JB Soedirman. Perjalanan dinas ini dilakukan sebagai sarana koordinasi dengan pemerintah pusat, ataupun saat melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas SDM.

 

Bupati Tiwi berharap Langkah yang diambil Pemkab Purbalingga dapat menginspirasi kabupaten lain di Banyumas Raya untuk mengambil langkah yang sama, sehingga Bandara JB Soedirman dapat beroperasi secara reguler.

“Supaya penerbangan bisa berjalan secara regular, sistem block seat nantinya bisa berkurang seiring terbentuknya market” tambahnya.

Sementara itu Ketua Persatuan Perangkat Desa Republik Indonesia (PPDRI) Purbalingga, Sahuri menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan ini.

“Kami pada prinsipnya mendukung dan siap mensukseskan program ini,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sesuai arahan Menteri Perhubungan, Kabupaten Purbalingga mendapatkan kuota block seat sebanyak 20 kursi setiap penerbangan. Rencananya penerbangan akan dimulai awal November 2022, dan dijadwalkan 2 kali penerbangan per pekan setiap hari Selasa dan Kamis. (DHS/Kominfo)