PURBALINGGA, DINKOMINFO – Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan, S.IK., M.H. bertindak selaku pembina upacara Hari Kebangkitan Nasional (harkitnas) ke 109 tahun 2017 di halaman pendapa Dipokusumo Purbalingga Sabtu pagi (20/05). Upacara harkitnas 2017 dihadiri segenap unsur Forkompimda Purbalingga, jajaran pejabat Pemkab Purbalingga, Kepala OPD, TNI, Polri, ASN Kabupaten Purbalingga, organisasi pemuda, organisasi masyarakat dan juga pelajar.
Membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nugroho menyampaikan bahwa setelah 109 tahun semenjak Boedi Oetomo didirikan, semangat kebangkitan tidak pernah memudar bahkan semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan bangsa sehari-hari dan tetap ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa.
“Kebangkitan Nasional untuk merajut ke-Indonesia-an lahir ketika infrastruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insani yang teguh dengan pemikiran ke-Indonesia-an masih dapat dihitung dengan jari dan ketika dahulu bangsa Indonesia masih dibawah ketakutan kekejaman kolonial yang siap memberangus setiap pemikiran untuk lepas dari belenggu penjajahan”, kata Nugroho.
Nugroho melanjutkan, pemerintah berkomitmen melaksanakan pemerataan pembangunan di semua bidang dengan membangun antar wilayah dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial sebagai penghormatan kepada peletak dasar pembangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Memaknai tema kebangkitan nasional yaitu pemerataan pembangunan, lanjut Nugroho adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia tidak ada satupun yang tercecer dari gerbong kebangkitan dan harus segera diwujudkan melalui strategi dan implementasi. Salah satu contoh pemerataan pembangunan yang telah dilaksanakanpemerintah misalnya pemerataan pasokan listrik dan juga pembangunan jalan raya di daerah pinggiran dan wilayah batas negara yang semakin baik.
Di bidang agraria, lanjut Nugroho, pemerintah juga meluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM yang menitikberatkan pada reforma agraria, perumahan untuk masyarakat miskin dan juga ritel modern serta pasar tradisional. Kebangkitan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai andil besar khususnya dibidang pelayanan dengan digitalisasi di semua sektor perijinan. Proses perijinan yang tadinya berlangsung dari 100 hari sampai tak terhingga, dipangkas drastis menjadi 6 kali lebih cepat dari waktu semula.
“Semoga pembangunan di segala sektor dan kebangkitan inovasi teknologi di Indonesia, dapat terus menguatkan ikatan-ikatan kita dalam berbangsa, dengan berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan tetap beorientasi pada pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial,” kata Nugroho. (t)
