PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga di tahun 2020 menargetkan penurunan persentase kemiskinan menjadi 14,6% atau bahkan 13,6%. Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon di akhir penyampaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Purbalingga 2019 di Pendopo Dipokusumo, Kamis (28/3).
Seperti yang diketahui, saat ini angka kemiskinan Purbalingga mengalami penurunan dari 18,8% di tahun 2017 menjadi 15,62% di tahun 2018. “Harapannya kalau tahun kemarin kita bisa turunkan hingga 3,18 poin kita optimis mudah-mudahan di tahun 2019 – 2020 angka kemiskinan bisa lebih maksimal,” katanya.
Salah satu fokus penanganan kemiskinan di tahun 2019 yakni pengendalian inflasi. Sebab, menurut Plt Bupati Tiwi, persoalan inflasi sangat berpengaruh terhadap poverty line/garis kemiskinan (saat ini naik dari Rp 313.343 menjadi Rp 324.735 per kapita per bulan). Padahal garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk menentukan kelompok penduduk miskin, yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.
“Jadi garis kemiskinan kita selalu meningkat karena inflasi. Sementara Inflasi kita tahun 2018 sebesar 3,01% kami bersama dengan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) sedang membuat program strategis agar inflasi bisa ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2020, Pemkab Purbalingga menargetkan sebesar 5,0 sampai 5,3 persen. Ia optimis, target tersebut akan terwujud mengingat Purbalingga akan memiliki bandara, yang akan membawa multiplier effect ke seluruh sektor perekonomian.
Meski demikian dalam masalah kesejahteraan, Plt Bupati Tiwi Purbalingga masih memiliki PR tingginya pengangguran terbuka, yang saat ini 6,06% di atas provinsi dan nasional. Tahun 2020 pengangguran terbuka ditargetkan menurun hingga di bawah 5%.
“Salah satu penyebab pengangguran ini adalah kelesuan perekonomian global sehingga berdampak terhadap kelesuan industri rambut dan bulu mata. Sehingga beberapa pabrik juga melakukan pengurangan karyawan. Belum lagi persoalan Pamog Praja (Papa momong, mama kerja),” katanya.
Berdirinya sejumlah industri baru ataupun perhotelan di Purbalingga juga dinilai bisa membantu penurunan pengangguran. Bahkan baru-baru ini calon investor telah melakukan survey untuk menanamkan modalnya di Purbalingga.
Signifikasi penurunan kemiskinan tahun lalu dinilai telah berhasil, sehingga telah menurunkan peringkat kemiskinan di Jawa Tengah dari peringkat 4 menjadi peringkat 5. Artinya kegiatan sosial kemasyarakatan dalam upaya kita lakukan dalam penurunakn kemiskinan ini cenderung berhasil.
Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) ke depan bekerja lebih keras untuk kembali menurunkan angka kemikinan. Salah satu upayanya adalah Kredit Mawar oleh BUMD BPR Aatha Perwira. Plt Bupati Tiwi mengarahkan, ke depan agar seluruh BUMD (Perkreditan) di Purbalingga mengeluarkan skim kredit yang berbeda-beda.
“Contoh BPR Buana Mitra Perwira, kemarin kebetulan kami membuat program Pemberdayaan Ekonomi Para Santri. Yakni memberikan skim kredit khusus permodalan untuk 75 pondok pesantren di Purbalingga, Selain itu BKK atau juga Bank Jateng misalnya bisa berikan skim kredit khusus sektor pariwisata, jadi orang yang mau berusaha mencari kerja di sektor pariwisata missal membuat home stay membuat transportasi wisata bisa gunakan skim khusus ini,” katanya.
Berdasarkan data dari Pemprov Jateng, meski angka kemikinan menurun, namun desa berzona merah justru bertambah, dari 45 desa menjadi 49 desa. Plt Bupati Tiwi menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban memberikan pendampingan untuk mengentaskan kemiskinan satu desa.(Gn/Humas)
