PURBALINGGA, Di saat rumah sakit kabupaten/ kota lain kelimpungan ketika mendapatkan pasien Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) karena tidak dijamin oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Purbalingga mesti bersyukur masih tetap menjalankan Jamkesda. Dengan Jamkesda ini, pasien PGOT tetap dilayani hingga sembuh.
“Kami memiliki perbup tentang Jamkesda yang memungkinkan Jamkesda ini memback up semua orang miskin yang sakit, termasuk yang non kuota jamkesmas, non kuota BPJS, termasuk diantaranya PGOT itu,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, dr Nonot Mulyono MKes saat menyampaikan paparannya di depan para tamu dari Pemka Kendal yang melakukan kunjungan kerja ke Purbalingga, Rabu (14/5).
Nonot yang telah lebih dari 10 tahun menduduki jabatan sebagai Direktur RSUD Goetheng ini mengatakan untuk menangani pasien miskin non kuota Jamkesmas (sekarang melebur dalam BPJS), akan dijamin dengan Jamkesda. Untuk RSUD Goetheng sendiri, ada anggaran hingga 2,5 miliar.
“Dan karena tahun ini pasien cuci darah sudah dibiayai BPJS,kami memiliki saving lebih banyak untuk pasien kurang mampu, termasuk PGOT,” jelasnya.
Permasalahan yang muncul di Purbalingga justru setelah pasien PGOT selesai ditangani dan dinyatakan sembuh. Karena tak mudah dilacakasal muasalnya dan siapa keluarganya, apalagi kalau pasien itu kategori orang gila.
“Apalagi sampai saat ini, kami belum memiliki panti sosial. Biasanya kalau sudah begini, kami bekerja sama dengan kabupaten/kota lain yang memiliki panti,” imbuhnya.
Rombongan Kunjungan Kerja yang diketuai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Drs Kun Cahyani mengaku kagum dengan Purbalingga yang masih menerapkan jamkesda dalam dua kriteria sekaligus, yakni miskin dan mampu. Sebab, hal ini sangat sulit di terapkan di kabupaten/kota lain.
“Saya memang sering dengar tentang Jamkesda di Purbalingga yang semula JPKM. Ini menunjukkan kemandirian masyarakatnya yang luar biasa. Hebat!” ujar Kepala RSUD Dr Soewondo, dr Sri Mulyani SpA MKes. (Estining Pamungkas)
