PURBALINGGA INFO, Tindak pidana korupsi lebih efektif dicegah dari keluarga, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini. Anak atau isteri harus lebih diberi pengertian terkait gaji yang diterima oleh suaminya. Kalau perlu struk gaji atau buku tabungan diperlihatkan kepada anak/isteri agar mereka tahu pendapatan seoarang suami, sehingga mereka tidak meminta lebih dan bisa melakukan pengawasan.
Hal tersebut disampaikan salah satu Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat talkshow yang di pancarkan oleh RRI Purwokerto dan LPPL Radio Gema Seoedirman di Operation Room Graha Adiguna, Selasa (23/10). Ikut menjadi pembicara Plt. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi dan Ketua DPRD Purbalingga, Tongat.
Gerakan anti korupsi lanjut Alex juga harus didukung oleh para isteri yakni dengan gerakan saya perempuan anti korupsi (SPAK). Ibu-ibu yang dirumah agar mengawasi suaminya dengan adanya transparansi keuangan. Misalnya seorang isteri yang mengetahui besarnya penghasilan suaminya kalau tiba-tiba suaminya beli mobil baru, isterinya bisa menanyakan uangnya dari mana.
“ Gaji bapak sekian kok bisa beli mobil, duit darimana? Atau ketika suaminya pulang membawa uang tunai diserahkan ke isteri jangan langsung diterima tanyakan sumbernya, karena gaji penghasilan sekarang ditransfer lewat rekening bank kalau membawa uang tunai yang nilainya signifikan besar jangan langsung diterima? Jangan malah bertanya kok cuma segini pak?” katanya.
Adanya Transaparsi keuangan keluarga lanjut Alex supaya anak-anaknya juga mempunyai kesadaran dan mengukur tingkat konsumsi ketika meminta membeli sesuatu, apakah kira-kira orangtuanya mampu membeli apa tidak. Atau ketika orangtuanya membeli sesuatu diluar kewajaran anak juga ikut mengawasi dan menanyakan. anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi belajar tentang nilai-nilai kejujuran.
Pemerintah membayar gaji pegawai karena kinerjanya bukan karena absensinya
Alex menambahkan misalnya ada pegawai yang sering nitip absen, karena ini merupakan integritas kejujuran seorang penyelenggaran negara maka diusulkan dipecat saja. Mungkin belum sempat mengambil uang, kalau hal itu kita biarkan lama-lama akan menular kepada pegawai yang lain. Pegawai yang rajin merasa sudah bekerja dengan baik sedangkan yang titip absen dan tiap bulan tetap menerima gaji yang sama dinya tidak adil.
Sehingga untuk membrantas korupsi lanjut Alex perlu membudayakan kejujuran, budaya anti korupsi. Korupsi bukan hanya ketika didefinisikan pegawai mencuri uang daerah atau uang negara tetapi termasuk perbuatan-perbuatan koruptif. Seperti sering nitip absen, pulang lebih cepat, dikantor tidak ada kegitan, tidak kerja, tidur main serta bermain game saat jam kantor.
‘Kita mendorong caerah-darerah untuk menciptakan standar minimal pelayanan atau standar kinerja untuk setiap pegawai. Pegawai yang berkinerja baik layak dihargai lebih dibandingkan pegawai yang tidak berkinerja. Pemerintah membayar gaji pegawai karena kinerjanya bukan karena absensinya,” ujarnya.
Sedangkan Plt Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan pemerintah Kabupaten Purbalingga menyambut baik karena kegiatan Bus KPK, dikarenakan sasarannya bukan hanya penyelenggara pemerintah. Dalam hal ini eksekutif dan legistalif namun juga menyasar masyarakat luas utamanya generasi muda.
“ Intinya ada edukasi dan sosialisasi tidak hanya kepada unsur birokrasi juga kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak korupsi dan membudayakan agar masyarakat Purbalingga anti korupsi,” uarnya
Ketua DPRD Purbalingga, Tongat juga berharap agar pasca OTT yang mana para kepala OPDnya lesu tetapi dengan kedatangan Dirjen Otonomi Darerah, Soni Sumarsonso memberikan semangat baru kepada para OPD. “ Mari kita bersama-sama membangun Purbalingga agar lebih bersih,” katanya. (PI-2)
