PURBALINGGA, HUMAS – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam reformasi manajeman pelayanan publik, menarik perhatian para peserta Orientasi Lapangan (OL) Diklatpim tingkat III angkatan IV dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Berkat berbagai prestasi yang diraih, khususnya dalam bidang penanaman modal dan perijinan terpadu, OL Diklatpim memilih Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) Purbalingga sebagai tempat lokus.
“Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu nominator terpilih peraih penghargaan Inovative Goverment Award (IGA) tahun 2012. Dimana Purbalingga dinilai memiliki inovasi menonjol dalam empat kategori penilaian yakni bidang tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Itu yang menjadi pertimbangan kami datang ke Purbalingga,” terang Ketua Rombongan Dra Erna Novianti MSi saat diterima Wakil Bupati Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM di Operation Room Graha Adiguna, Selasa (10/10).
Ditambahkan Erna, peserta OL berjumlah 40 orang terdiri dari 27 pejabat eselon III pada pemerintah pusat dan 13 utusan pemerintah daerah. Mereka akan melaksanakan OL selama tiga hari hingga 12 Oktober 2012.
“Hasil dari kegiatan pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis dan saran pemecahan tentang reformasi manajemen pelayanan publik pada KPMPT, akan diseminarkan pada 12 Oktober lusa,” kata Kabid Pengajaran Diklat Spimnas Bidang Kepemimpinan pada LAN Jakarta.
Sementara itu, Kepala KPMPT Drs Sidik Purwanto saat memberikan paparan menjelaskan, keberadaan KPMPT merupakan upaya reformasi pelayanan publik yang telah dirintis sejak 2001. Saat itu, lanjut Sidik, Pemkab membentuk Pusat Informasi Konsultasi Bisnis sebagai respon dari survey permasalahan yang dihadapi pengusaha.
“Ketika itu, pelayanan perizinan dipandang sebagai pelayanan yang birokratif, berbelit-belit dan berbiaya tinggi,” jelas Sidik.
Pada 2003, dilakukan penataan pengelolaan perizinan dengan membentuk Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi. Kemudian pada 2008, adanya SOTK baru, KPPI berubah menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Terakhir pada 2010, kembali berubah menjadi Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT).
“Kami memiliki 12 perizinan yang sepenuhnya telah dilimpahkan kewenangannya kepada KPMPT. Hingga Agustus 2012, kami telah menyelesaikan 2.553 pelayanan perizinan. Tahun lalu capaiannya hingga 4.128 izin,” jelas pria yang juga aktif dalam persepakbolaan Purbalingga.
Ditambahkan Sidik, berkat keunggulan mekanisme dan akuntabilitas pelayanan yang dilakukan 28 personilnya, tahun ini KPMPT juga memperoleh indek kepuasan masyarakat (IKM) dengan nilai rata-rata 80,89. “Artinya masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang dilakukan KPMPT,” tandasnya. (Humas/Hr)
