PURBALINGGA – Polres Purbalingga menggelar Rakor Lintas Sektoral Operasi Mantap Brata dan Candi 2023 – 2024 bersama sejumlah stakeholder. Rakor ini membahas kerawanan dan antisipasi yang mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Bupati Purbalingga diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Herni Sulasti mengungkapkan dilaksanakannya berbagai kegiatan operasi keamanan termasuk operasi Mantap Brata Candi tahun 2023-2024 ini merupakan upaya preventif segenap aparat keamanan dalam memberikan pelayanan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga.
“Kami berpesan dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, harus merapatkan barisan dan terus meningkatkan sinergi lintas sektoral,” kata Herni dalam Rakor yang diselenggarakan pada Jum’at (15/10/2023) di Aula Kraca Bungur Purbasari Pancuranmas, Kecamatan Padamara.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga Catur Sigit Prasetyo mengungkapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Kabupaten Purbalingga sesuai klasifikasi usia didominasi kaum milenial atau pemilih kelahiran 1981 – 1996 sebanyak 247.145 orang atau 32%.
“Biasanya generasi Milenial itu lebih melek terhadap teknologi sehingga mungkin antisipasi kita terhadap pemilu adalah berita-berita hoaks dan sebagainya,” kata Catur dalam acara yang dihadiri unsur TNI-Polri, Kejaksaan, Bawaslu dan Badan Kesbangpol dan Satpol PP ini.
Ia menambahkan, generasi tersebut dinilai lebih ‘baperan’ atau mudah tersinggung dalam urusan Pemilu ketimbang generasi yang lain. Untuk diketahui, pemilih Pre-Boomer atau kelahiran sebelum 1945 di Purbalingga ada sebanyak 3%, Baby-Boomer atau kelahiran 1946 – 1964 sebanyak 17%, Gen-Z atau kelahiran 1997 – 2007 sebanyak 21% dan Gen-X atau kelahiran 1965 – 1980 sebanyak 28%.
“Gen-Z ini biasanya orangnya tidak baperan (tidak mudah tersinggung) jadi mungkin tidak mudah terpolarisasi. Nah mungkin nanti bisa dipetakan (diwaspadai) Generasi Milenial, dan Gen-X yang mungkin baperan,” katanya.
Kepala Polres Purbalingga AKBP Hendra Irawan mengungkapkan propaganda firehouse atau falsehood (semburan dusta) ada pada setiap tahapan. Ia mengantisipasi berbagai kerawanan seperti aksi protes, ancaman, gugatan, pengerahan massa besar-besaran, dan gesekan antar pendukung.
“Kemudian berita hoax dan ujaran kebencian baik melalui medsos maupun secara verbal,” katanya.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga, Teguh Irwanto mengungkapkan Kabupaten Purbalingga memiliki tingkat kerawanan ‘Sedang’ dalam hal Pemilu. Meski demikian, ada beberapa isu strategis di Purbalingga yang harus menjadi perhatian persama.
“Pertama adalah netralitas penyelenggara Pemilu, potensi polarisasi masyarakat. Selanjutnya juga mitigasi dampak penggunaan media sosial, karena segala sesuatunya banyak yang berawal dari media sosial karena media sosial adalah tempat yang sangat terbuka dan kerap kali dijadikan sarana menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
