PURBALINGGA – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2018 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perolehan ini mencatat tiga kali berturut-turut sejak tahun 2016 sampai 2018.
Penyerahan piagam penghargaan Opini WTP dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sulaimansyah kepada Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM (Tiwi), Kamis (14/11) di OR Graha Adiguna. Bupati mengatakan pemberian penghargaan ini akan semakin memacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan termasuk tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Pencapaian opini WTP tiga kali berturut-turut ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena beberapa waktu lalu 2018 kita di jajaran Pemkab Purbalingga baru saja dilanda ‘krisis’ namun berkat kerja keras opini bisa dipertahankan,” katanya.
Bupati mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten yang telah memperjuangkan bersama penghargaan ini. Sebab hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena melalui penghargaan ini Pemkab Purbalingga mendapatkan tambahan keuangan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat yang bisa digunakan untuk berbagai kepeluan untuk mensejahterakan masyarakat.
“Saya harap pencapaian ini tidak membuat kita besar kepala, akan tetapi menjadi motivasi di jajaran pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, efektif, bersih, demokratis yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.
Persyaratan untuk mendapatkan DID, menurut Bupati ke depan semakin membutuhkan perjuangan. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, besaran DID didasarkan pada ketentuan opini WTP, pengesahan APBD secara tepat waktu, dan e-procurement.
“Kita sudah bisa wujudkan ketiga itu tapi ternyata ke depan asesmen dari pemerintah pusat akan diperketat hingga 24 indikator. Termasuk bahwa inovasi pelayanan Publik, Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, stunting dan sebagainya juga bakal dinilai,” katanya.
Sehingga ke depan melalui peryaratan yang ketat itu, pemerintah tidak hanya didorong untuk meraih WTP akan tetapi juga pencapaian aspek lain. Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Purbalingga, Drs Subeno SE MSi, mengatakan piagam ini adalah representasi kinerja masyarakat dan jajaran pemerintah.
“Tahun depan, kami agendakan tidak hanya kejar WTP kita akan memajukan waktu penyampaian LKPD kepada BPK, dari yang selalu akhir Maret, menjadi akhir bulan Februari, atau 1 bulan lebih cepat, inshaalah siap,” katanya.
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan nota kespahaman bersama antara Kanwil DJPb Jateng dengan Pemkab Purbalingga tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan kordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kepala Kanwil DJPb Jateng, Sulaimansyah menyampaikan beberapa pesan dari Menteri Keuangan RI kepada Pemda Purbalingga. Pertama, perolehan opini WTP ini diharapkan bisa dipertahankan dan ditingkatkan.
“Kedua, mewujudkan good governance danclean government. Ketiga, meningkatkan value for money untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.(Gn/Humas)
