PURBALINGGA – Berdasarkan indeks rawan bencana Indonesia (IRBI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2014, Kabupaten Purbalingga menempati rangking 17 dengan skor 159 yang menunjukkan bahwa kelas rawan/resiko ancaman bencana di Purbalingga masih tinggi. Dalam upaya mitigasi kebencanaan di wilayah Kab. Purbalingga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan BPBD Kab. Purbalingga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana se Kabupaten Purbalingga.
“Saya sampaikan terima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya sosialisasi daerah rawan bencana yang bertujuan menurunkan tingkat resiko ancaman potensi bencana melalui peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat yang tangguh bencana,” demikian disampaikan Plt. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE. B.Econ. dalam sambutannya di Pendopo Dipokusumo, Kamis (02/08).
Plt.Bupati Tiwi berharap, sosialisasi dapat diikuti oleh seluruh peserta dengan seksama dan sebaik-baiknya dan apa yang disampaikan narasumber dapat terserap dan bermanfaat serta dapat diaplikasikan di masyarakat dan lingkungannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang semua fenomena yang berpotensi menimbulkan bencana.
Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana, SH. M.Si. kegiatan sosialisasi mengundang seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Purbalingga, Camat, Kades/Lurah dan juga PMI Kab. Purbalingga. Hal itu menurutnya dikarenakan BPBD Jateng tidak bisa sendiri dan perlu dukungan pemangku kepentingan dan tanggungjawab pada penanganan bencana yang utama adalah penanganan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sampai dengan tingkatan pemerintahan desa masing-masing.
“Pemkab yang harus bertanggungjawab pada penanganan bencana yang terjadi di daerahnya, kami hanya mengambil ruangan yang sekiranya tidak bisa diselesaikan Pemkab, terutama dengan kebutuhan anggran apabila mencapai 10 sampai 20 milyar,” katanya
Sarwa melanjutkan, BPBD menjadi satu-satunya lembaga dengan 3 (tiga) kewenangan dalam penanganan bencana yaitu sebagai koordinator, komando sekaligus pelaksananya. Hal itu bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penanganan bencana dan diharapkan semua bencana yang terjadi dipastikan mendapatkan penanganan yang baik.
Kemudian, terjadinya bencana menjadi urusan wajib bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri sampai dengan masyarakat dunia usaha karena penanganan bencana tidak hanya mengandalkan anggaran yag ada di APBD saja, tapi juga dukungan dunia usaha memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
“Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko yang timbul dari terjadinya bencana adalah dimulai dari pendataan yang akurat di masing-masing Kabupaten/Kota terkait penyediaan dana dalam rangka membentuk desa tangguh bencana/ kampung siaga bencana, pemasangan early warning system (EWS) dan ketersediaan jalur evakuasi, serta untuk peningkatan kompetensi/ kapasitas aparatur BPBD,” kata Sarwa.
Bicara Purbalingga, Sarwa menyampaikan, saat ini tercatat 1861 kepala keluarga (KK) yang menduduki posisi rawan bencana Gunung Slamet. Dirinya berharap warga tidak apatis dengan G. Slamet dan harus selalu mewaspadai segala kemungkinan yang bisa ditimbulkan dari G. Slamet. Apabila terjadi bencana, pimpinan daerah (Bupati-red) diharapkan langsung turun memimpin dan mengkoordinasikan jajarannya dalam rangka menanggulangi bencana. Dan di tingkat desa, Kepala Desa menjadi orang pertama yang memberikan bantuan menyelamatkan warganya dari bencana yang terjadi.
“Sangat penting membentuk desa tangguh bencana/ kampung siaga bencana, karena menurut survey di Jepang tahun 1995, yang paling berpotensi menyelamatkan dari bencana adalah masyarakat itu sendiri, maka dibutuhkan sosialisasi dan edukasi di masyarakat khususnya di daerah rawan bencana,” katanya.
Kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana bagi pemangku kepentingan penanggulangan bencana dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Heru menyampaikan bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 600.000.000,- kepada 3000 siswa SMA, SMK, SLB Negeri dan swasta yang kurang mampu dan masing-masing mendapatkan bantuan Rp. 2.400.000.- per tahun
Secara simbolis Wagub Heru didampingi Sekretaris Daerah Kab. Purbalingga Wahyu Kontardi, SH. menyerahkan bantuan kepada Suhada Ramadhan siswa SMP LB Purba Adhi Suta Purbalingga, Dhian Nur Aini siswa SMKN 1 Purbalingga dan Adi Kuswantoro siswa SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga. Selain itu juga menyerahkan beras cadangan dari Provinsi Jawa Tengah sejumlah 2.500 kilogram yang diberikan kepada 500 warga Desa Gunungwuled Kec. Rembang Purbalingga dan diterima secara simbolis oleh Kepala Desa Gunungwuled dan salah satu perwakilan warganya. (t/humas)
