Semakin berkembangnya berbagai hama yang menyerang produk pertanian seperti wereng, tikus, serta factor bencana alam sehingga akan berdampak mengancam ketersediaan pangan , baik local maupun nasional
Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut menjaga ketersedian pangan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menganekaragamkan konsumsi pangan yang berasal dari dari sumber daya local, agar ketergantungan terhadap konsumsi beras dapat ditekan serta mengurangi impor produk pangan dari luar negeri.
“Sumber daya local yang terdapat di daerah banyak sekali mulai dari singkong, sukun, jagung, ubi sagu, dan sebagainya. Bahan pangan local tersebut bisa dijadikan pangan alternative serta sebagai penganekaragaman konsumsi pangan, selain mampu menekan jumlah impor pangan juga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar,”tutur Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Purbalingga yang dibacakan oleh Sekda Purbalingga Imam Subijakto, dihadapan Unsur Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Purbalingga, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga,
Rakor diikuti Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Para Camat se-Kabupaten Purbalingga dan Perwakilan Kelompok Masyarakat yang bergerak dibidang ketahanan pangan di Ruang Ardi Lawet Selasa (18/3).
Untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras kata bupati, pemakaian produk local yang berbahan baku selain beras dan terigu pemanfaatan lahan pekarangan juga semakin optimal dan diharapkan mampu meningkatkan cadangan pangan masyarakat melaui lumbung pangan di desa.
“Selain untuk mempercepat terwujudnya diversifikasi pangan yang ditunjukkan oleh perubahan budaya masyarakat, mulai dari tahap diversifikasi produksi, dversifikasi olahan kemudian menjadi diversifikasi konsumsi yang didukung oleh teknologi pengolahan,”tuturnya.
Berkaitan dengan upaya pemantapan ketahan pangan bupati Kento minta agar SKPD terkait untuk bersama-sama masyarkat melakasnakan kegiatan yang sudah dituangkan dalam program Dewan Ketahanan Pangan dengan meningkatkan serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program ketahanan pangan.
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan ketahana Pangan 9BPPKP) Kabupaten Purbalingga Zaenal Abidin mengatakan bahwa serangan organism pengganggu tanaman (OPT) yang terdiri dari wereng, tikus dan bencana alam menjadi ancaman ketersedian pangan dalam masyarakat.
“Untuk itu bidang ketahanan pangan sudah mempunyai instrumen yang jelas yaitu Dewan Ketahanan Pangan(DKP) baik di tingkat kabupaten yang dipimpin oleh bupati hingga kecamatan dengan ketuanya camat yang mengkoordinasikan berbagai masalah terkait dengan pangan,”tutur Zainal.
Menurutnya DKP dalam tugasnya menyelenggarkan rapat minimal dua kali selama setahun untuk mengkoordinasikan berbagai masalah terkait ketahanan pangan.
“Diawal tahun kami rapat dengan melakukan langkah-langkah yang akan diambil serta apa yang harus dilakukan untuk tahun ini, sedangkan untuk akhir tahun semua kegiatan dievaluasi untuk menyempurnakan segala kegiatan selama setahun,”terangnya.
Terkait dengan upaya untuk menjaga ketersedian pangan serta untuk mendukung Program Purbalingga Emas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dintanbunhut) Kabupaten Purbalingga Sukram mengatakan bahwa dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pangan pihaknya sudah melaksanakan berbagai antisipasi seperti pengendalian OPT, baik melalui penyemprotan massal maupun pemberian obat pembasmi serangga kepada para petani yang lahannya terserang hama.
“Berbagai antisipasi untuk menjaga ketersediaaan pangan sudah kami lakukan, karena kalau sampai dibiarkan dan tidak ada antisipasi akan mengancam program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan surplus beras nasional sebesar 10 Juta ton untuk tahun 2014,”tuturnya.
Sukram menambahkan yang menjadi kendala/tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan diantaranya adalah dari sector pertanian, karena kenaikan harga pangan juga mempengaruhi laju inflasi.Selain itu juga berbagai kendala seperti serangan OPT, fenomena dampak iklim, ketersedian lahan dan air.
“Kendala yang menjadi terhambat produktifitasnya hasil pertanian adalah infrastruktur yang ada masih perlu dibenahi, masih banyak saluran irigasi yang mengalami kerusakan, akses petani terhadap modal masih lemah, koordinasi petani di berbagai tingkatan juga masih lemah. Selain itu kelembagaan yang ada di tingkat petani harus diperkuat untuk menghadapi ketersediaan pangan,”pintanya.
Oleh sebab itu kata Sukram pemerintah sudah menggelontorkan berbagai program maupun dana untuk membantu petani dalam menghadapi ketersediaan pangan serta untuk memenuhi target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton , antara lain denga merevitalisasi berbagai jaringan irigasi melalui Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa( JIDES).
Selain itu juga digelontorkan bantuan berupa benih gratis dan fasilitasi pembiayaan dalam bidang pertanian pungkasnya.
Dalam laporannya Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga mengatakan bahwa maksud dari dilaksanakan rakor tersebut adalah untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan/Dinas/Instansi yang terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga.
Selain itu kegiatan rakor juga untuk mensinkronisasi program serta kegiatan dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga. (Key)
