Setelah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Januari lalu, 18 kecamatan se-Kabupaten Purbalingga akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 27 Februari hingga 5 Maret yang akan datang.
“Pelaksanaan Musrenbangcam ini sempat mengalami pengunduran waktu yang sedianya mulai tanggal 19 Februari, karena bertepatan dengan jadwal DPRD Kabupaten Purbalingga Kunjungan Kerja ke luar kota,” ujar Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Purbalingga, Suroto, Kamis (6/2).
Menurut Suroto, kehadiran anggota Dewan itu sangat penting untuk mengakomodir usulan masyarakat. Selain anggota Dewan, musrenbangcam juga dihadiri masyarakat, para pelaku PNPM, dan jajaran eksekutif atau Pemkab Purbalingga.
“Setelah musrenbangcam, akhir Maret kami targetkan kegiatan Forum SKPD dan April depan Musrenbangkab,” jelasnya.
Perencanaan Pembangunan, kata dia, tak hanya berasal dari usulan rakyat (bottom up). Pemkab Purbalingga dan secara umum di semua kabupaten/kota, perencanaan pembangunan juga mempertimbangkan aspek teknokrasi dan politis.
“Kalau masyarakat tidak mengusulkan, tapi dalam kajian Pemkab Purbalingga, sebuah kegiatan itu sangat dibutuhkan masyarakat jadi tetap diusulkan, ini yang disebut teknokrasi,” imbuhnya.
Sedangkan politis, tambah dia, sangat terkait dengan peran legislatif atau wakil rakyat yang duduk di Dewan. Mereka biasanya telah memiliki rancangan sesuai dengan usulan konstituennya.
“Tapi kalau di Purbalingga, umumnya antara usulan masyarakat langsung, teknokrasi dan politis itu nyekrup (saling terkait). Hampir sama, jadi relatif tak bertentangan,” katanya.
Persoalan yang selama ini menjadi masalah klasik, terkait dengan besarnya nominal rencana pembangunan sesuai kebutuhan jika dibandingkan dengan ketersediaan dana, khususnya dari APBD. Meski APBD Purbalingga menyentuh lebih dari Rp 1,1 triliun, tetap belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Karenanya, perlu dilakukan perangkingan berdasarkan prioritas.
Pelaku PNPM Siap Kawal Musrenbang
Para pelaku PNPM Integrasi mengaku siap mengawal usulan masyarakat dalam musrenbangdes dan musrenbangcam di musrenbangkab. Hal ini harus dilakukan agar tak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
“Jangan sampai terjadi, semua usulan di musrenbangdes dan musrenbangcam mental di musrenbangkab,’ imbuh Fasilitator Kabupaten HM Mujadid. (cie)
