PURBALINGGA – Pada rangkaian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Organisasi Perngkat daerah (OPD) diminta untuk tidak mengulangi atau melanjutkan program-program kerja yang tidak efektif, khususnya untuk mensejahterakan masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Purbalingga Hj Utik Andrawati dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah (Rumpun Pemerintahan), Senin (18/3) di Ruang Ardi Lawet Sekretariat Daerah.
“Harapan kami OPD tidak terjebak program dan kegiatan yang dari tahun ke tahun selalu dituntut untuk dilaksanakan, namun kurang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia meyakini banyak usulan dan program yang telah disampaikan di setiap tahapan Musrenbang baik tingkat desa hingga kabupaten yang menunjukan bahwa kehendak masyarakat untuk membangun Purbalingga sebenarnya sangat besar. Oleh karena itu butuh komitmen pemangku kepentingan yang ada secara bersama sama agar program dan kegiatan yang telah diusulkan dapat berhasil dan terlaksana.
“TEntunya juga tidak mengesampingkan sumber daya kita yang terbatas. APBD kita tahun 2020 diproyeksikan Rp 2 T dengan penerimannya yang masih didominasi dana pusat dan provinsi. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purbalingga masih sangat kecil,” katanya.
Oleh karenannya, dengan PAD yang masih kecil itu perencanaan pembangunan Purbalingga mau tidak mau harus didasarkan pada skala prioritas. Dalam rangka menyusun skala prioritas, melalui forum ini diharapkan dapat memberi masukan secara rasional. OPD khususnya rumpun pemerintahan juga diminta untuk melakukan survey atau kunjungan ke lapangan agar bisa menggali masalah sebagai dasar untuk menentukan skala prioritas.
Berdasarkan penyerapan aspirasi pada saat reses, kunjungan dalam daerah maupun rapat kerja yang dilakukan DPRD, diketahui masih banyak masalah di bidang pemerintahan contoh : di desa masih banyak ketidak adilan dalam hal pemberian bantuan untuk masyarakat tidak mampu hanya karena masyarakat tersebut bukan pendukung kepala desanya.
“Ini mohon untuk menjadi catatan sebagai pemangku jabatan atau dinas yang terkait. Kami ingin ada pembinaan terhadap kepala desa secara intensif agar pengelola pemerinatahan desa lebih baik, bijak dan adil agar roda pemerintahan di desa lebih baik,” ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah (BKPPD) Purbalingga Heriyanto SPd MSi selaku kodinator penyelenggara Forum Perangkat Daerah ini menyampaikan, perencaaan meniliki peran penting dari untuk sukses tidaknya kegiatan.
“Sebab ketika kita keliru dalam perencanaan maka kita juga sama saja sedang merencanakan kegagalan. Rencana kerja harus menjadi koreksi capaian tahun sebelumnya, ketika mendapati kurang berhasil seharusnya dapat memacu kita untuk lebih baik lagi,” katanya.(Gn/Humas)
