PURBALINGGA – Proses pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman yang tengah akan dipersiapkan, diperkirakan memakan waktu 2 tahun kegiatan konstruksi untuk sampai bisa beroperasi. Hal itu diungkapkan dalam rapat kordinasi antara PT Angkasa Pura II bersama Pemkab Purbalingga dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah di Ruang Rapat Bupati, Jumat (28/12).
Corporate Secretary PT Angkasa Pura II, Agus Heriadi mengatakan pihaknya telah menyusun time schedule pembangunan bandara JB Soedirman, yang disusun oleh bagian Airport Engineering Development. “Jangka waktu kegiatan konstruksi diperkirakan berlangsung 2 tahun. Pembangunan Tahap I telah kami anggarkan di tahun 2019. Kebutuhan anggaran hingga selesai kurang lebih Rp 350 miliar, itupun juga masih ada kemungkinan naik menjadi Rp 400 sampai Rp 500 miliar,” katanya.
Pada waktu dekat ini, sesuai dengan instruksi Dirut PT Angkasa Pura II, Minggu pertama Januari 2019 nanti PT Angkasa Pura II akan memulai persiapan pembangunan, yakni pembangunan direksi kit yang akan dikerjakan sekitar minggu terakhir Januari.
“Sebelum ke tahap pembangunan fisik, sesuai prosedur kami masih dalam tahap pengajuan persetujuan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) kepada TNI AU. Setelah disetujui Rencana Induk Pembangunan Bandara oleh Menhub, nanti akan dimulai lelang proyek. Ditargetkan Maret 2019 sudah dimulai pekerjaan konstruksi bandara,” katanya.
Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinhub Jateng, Henggar Budi Anggoro ST MT menjelaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembanguan Bandara JB Soedirman adalah penyediaan kebutuhan lahan. Tahun 2019 ini pihaknya telah mengganggarkan Rp 40 miliar untuk membantu kebutuhan lahan.
“Meski demikian kami masih menunggu Penetapan Menhub terkait Rencana Induk Pengembangan bandara untuk bisa mengetahui lahan bagian mana saja yang perlu untuk dibebaskan sebagai acuan kami untuk melangkah. Kami juga masih menunggu AMDAL dan Izin Lingkungan yang saat ini masih dalam konsultasi publik,” katanya.
Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengatakan sejauh ini Pemkab Purbalingga dan Pemprov Jateng telah mempersiapkan aksesibilitas bandara, mulai dari pembebasan lahan, pembuatan jalan akses masuk, pelebaran/peningkatan jalan-jalan menuju bandara, pembangunan jembatan dan sebagainya telah menghabiskan anggaran total mencapai Rp 127 miliar. Ia berharap pada Maret 2019 ini, pembangunan bandara sudah mulai direalisasikan.
“Ketika PT AP II optimis, kamipun optimis kalau tingkat okupansi pesawat saat beroperasi nanti cukup tinggi. Alasannya bandara ini pembuka akses Jateng bagian barat. Tahun depan, kami akan kordinasi dengan bupati tetangga, untuk sama-sama mempersiapkan 3A (Accessibility, Attraction and Amenities). Mudah-mudah target 98 ribu penumpang per tahun bisa terlampaui, sehingga pengembangan Tahap 2 akan cepat terlaksana,” katanya.
Sementara itu Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman Letkol Pnb Putu Sucahyadi SAP MSc MMS mengatakan kabar dari Mabes TNI AU terkait DLKr telah disetujui Kasau, namun masih ada disposisi dengan ketentuan agar dilengkapinya berita acara DLKr antara TNI AU dengan PT Angkasa Pura II. Terkait dengan persiapan pembangunan direksi kit yang akan dilakukan PT AP II dalam waktu dekat ini, pihaknya bersedia untuk membantu kelancaran.
“Misal dibutuhkan sosialisasi pemanfaatan bandara ke masyarakat sekiranya masih perlu, kami siap fasilitasi kembali, tentunya Lanud dibantu Pemkab Purbalingga,” imbuhnya.
Ia juga merekomendasikan agar Pemkab Purbalingga tidak terlalu membebaskan perizinan pembangunan di sekitar bandara dengan alasan kebisingan dan ketentuan lain terkait keamanan penerbangan. Pihak Lanud JB Soedirman menyatakan siap dimanfaatkan asetnya untuk bandara komersial, dari aset Lanud seluas 118ha, akan digunakan bandara seluas 60,63 Ha, kurang lebih 7,5 Ha untuk land side dan sisanya 53 hektare untuk air side. (Gn/Humas)
