PURBALINGGA – Pembangunan Bandara Wirasaba yang ada di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja, Purbalingga menjadi bandara komersial diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam waktu dekat akan turun Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjadi payung hukum pembangunannya.
“Drafnya sudah ada dan mengatur kewajiban dan tanggungjawab baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kita tinggal menunggu draf diteken oleh Presiden,” ujar Bupati Purbalingga Tasdi, dalam acara Lepas Sambut Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Wirasaba, di Pendapa Dipokusumo, Jumat (22/7).
Tasdi menyampaikan dengan diambil alihnya proses pembangunan, maka dia bersama sejumlah Pemkab yang lain tidak perlu mengalokasikan anggaran. “Awalnya pembangunan bandara tersebut akan dibiayai secara patungan oleh Pemkab Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo dan Kebumen yang akan memanfaatkan keberadaan bandara tersebut,” terangnya.
Namun setelah pemerintah pusat menjamin seluruh anggaran pembangunan, maka rencana tersebut dibatalkan. Saat ini menurut Tasdi pihaknya hanya diserahi tanggung jawab untuk melakukan pembebasan lahan seluas 4,2 hektar (ha). Lahan tersebut akan digunakan untuk perluasan bandara. “Kami sudah menyiapakn proses pembebasan lahan. Jika tidak ada halangan tahun ini masalah pembebasan lahan selesai. Tahun 2017 proses pembangunan bisa dimulai,” ungkapnya.
Selain pembebasan lahan untuk perluasan landasan pacu dan areal bandara, Pemkab Purbalingga juga akan membangun jalan baru menuju apron bandara. Akses jalan dari berbagai arah menuju Wirasaba juga sudah ditingkatkan. Perluasan jalan itu seperti di wilayah Tidu Kecamatan Kemangkon, kemudian dari sisi Timur jembatan Linggamas di Desa Kedungbenda, Kemangkon menuju Panican. “Pemkab Banyumas juga mendukungnya dengan merencanakan jalan baru dari depan Makorem 071/Wijaya Kusuma di Sokaraja menuju arah jembatan Linggamas disisi Barat,” ujarnya.
Mengenai alokasi anggaran untuk pembebasan lahan dan proses pembangunan diambilkan dari APBN. Saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum terkait pembangunan. Dengan diambil alihnya pembangunan bandara ke pemerintah pusat, menurutnya beban Pemkab menjadi ringan. “Kami tak perlu mengalokasikan anggaran. Yang penting bagi kami bandara komersial segera dibangun dan difungsikan,’ lanjutnya.
Jabatan Danlanud Wirasaba diserahterimakan dari pejabat lama Letkol NAV Tony ST kepada Letkol Pnb Suparjo ST MM. Menanggapi rencana pembangunan Bandara Wirasaba yang diambil alih pemerintah pusat, Supardjo mengatakan siap mengawalnya. “Kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Jika memang pembangunan segera dilakukan kami siap membantu dan melaksanakannya,” ujarnya.(Hardiyanto)
