PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga menggelar forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 pada Senin (17/2/2025). Kegiatan yang berlangsung di Operation Room Graha Adiguna, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Purbalingga tersebut bertujuan untuk menampung aspirasi para pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Purbalingga, Kusmartadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2026.
“Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026,” ungkap Kusmartadi.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rancangan awal RKPD 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam paparannya, Kusmartadi menyebutkan empat prioritas pembangunan daerah tahun 2026, yaitu: Peningkatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas ekonomi dan sosial. Kemudian Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta modernisasi sektor pertanian.
“Prioritas ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dan yang keempat adalah digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, yang turut hadir dalam forum ini, menyampaikan beberapa pokok pikiran DPRD terkait penyusunan RKPD 2026. Ia berharap hasil dari konsultasi publik ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga rancangan awal RKPD 2026 dapat tersusun dengan baik sehingga pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OPD, akademisi,serta organisasi kemasyarakatan, yang turut memberikan masukan konstruktif dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan. (GIN/Kominfo)
