Pemkab Purbalingga Lakukan Deteksi Dini Potensi Konflik Sosial

PURBALINGGA INFO – Dalam upaya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purbalingga menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kewaspadaan dini daerah terhadap kemungkinan munculnya potensi konflik yang dapat mengganggu kamtibmas dan kondusifitas daerah yang selama ini telah terpelihara dengan baik.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Purbalingga, R Imam wahyudi berharap Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang anggotanya merupakan tokoh masyarakat di Purbalingga bisa menjadi ujung tombak deteksi dini terjadinya konflik guna menjaga kondusifitas di Purbalingga.

“Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bisa memberikan masukan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial terkait potensi masalah yang muncul di masyarakat, sehingga masalah yang mungkin terjadi bisa ditangani sebelum timbul ke permukaan,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut dipaparkan oleh Imam ada beberapa isu yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Diantaranya adalah dampak kenaikan BBM, pemilu serentak 2024 dan pilkades serentak 2022.

Perlu dilakukakan deteksi dini potensi konflik pada pilkades serantak yang akan dilangsungkan di 31 desa di Kabupaten Purbalingga pada 20 November nanti.

“Pilkades serentak, sekalipun sifatnya lokal tidak kalah ramai dengan nasional, karena hubungan emosional calon dengan pemilih sangat dekat, jadi setiap tahapan harus kita cermati,” katanya.

Imam melanjutkan, kerawanan yang bisa muncul dalam pilkades serentak, yang pertama bakal calon kades yang tidak memenuhi persyaratan, kedua kemungkinan pilkades sebagai objek perjudian, ketiga adanya money politic.

“Keempat gesekan antar pendukung calon kades dan adanya warga yang belum masuk DPT, jadi Camat, PJ Kades, dan panitia pelaksana harus memahami aturan pilkades dengan benar, sehingga konflik bisa diminimalisir,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)