PURBALINGGA , Pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 17 Miliar atau Rp 10 juta per rumah. Anggaran ini diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan di Purbalingga. Data sensus sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2013, di Purbalingga masih terdapat 20,53 persen jumlah rakyat miskinnya.
Pj Bupati Purbalingga, Budi Wibowo mengatakan selain pemugaran RTLH juga telah dianggarkan sebesar Rp 3 Miliar untuk penganan anak usia sekolah yang tidak sekolah. Program jambanisasi sebesar Rp 3 Miliar.
“ Serta jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 5 Miliar,” ujar Budi saat menjawab pandangan umum fraksi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2016, Jumat (20/11).
Selain itu untuk porsi urusan pendidikan mendapat porsi yang cukup besar yakni Rp 700,852 Milyar. Dana tersebut digunakan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 649,882 Miliar dan Belanja Langsung sebesar Rp 50,969 Miliar.
“Belanja tidak langsung sebagian besar untuk pembayaran gaji pegawai termasuk guru. Untuk porsi guru sendiri lebih dari 50%, dan ini penting karena guru merupakan komponen penting dalam pendidikan,” ujar Budi.
Sedangkan untuk guru honorer yang standar gajinya jauh dari kelayakan Bupati menjelaskan di Purbalingga terdapat 4.621 guru honorer yang pengangkatannya oleh masing-masing sekolah. Setiap tahun Pemda (pemerintah daerah) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar untuk bantuan kesejahteraan guru.
“Saat ini besaran sekitar Rp 425 ribu – Rp 550 ribu yang disesuaikan jenjang sekolahnya untuk K1 dan K2, sedangkan yang tidak masuk K1 dan K2 diberikan honorarium melalui dana BOS masing-masing,” tambahnya.
Terkait pertannyaan Fraksi Gerindra, tentang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari parkir, Bupati menjelaskan tahun 2016 akan ada kenaikan sebesar 39,7%. Yakni dari Rp 750 juta menjadi Rp 1,047 miliar.
“Sedangkan target peningkatan penerimaan bagian laba BUMD masih dapat ditingkatkan dengan melakukan Good Corporate Governence,” pungkas Budi. (Sapto Suhardiyo)
