PURBALINGGA – Saat melaksanakan fungsinya, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan hanya sebagai pencatat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemudian memfasilitasi proses penyaluran. Namun jauh lebih penting, mampu mentransformasikan spirit keluarga miskin bermental kaya.
Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabuapten Purbalingga Drs Agus Winarno MSi dalam acara Evaluasi dan Rencana Kerja PKH Tahun 2019, Kamis (24/1) di Pendopo Dipokusumo. “Tugas pendamping menjadi penting untuk mendampingi KPM. Diharapkan pendamping bisa membantu keluarga penerima manfaat supaya kondisi perekonomiannya terangkat dari tingkat prasejahtera, tugas kalian semakin berat mendampingi keluarga penerima manfaat,” katanya.
Ia juga berpesan, Pendamping harus bisa mengarahkan KPM, untuk dapat mengelola keuangan keluarga secara tepat sasaran, dan lebih banyak diarahkan untuk hal yang produktif ketimbang konsumtif. Pendamping diharapkan dapat melakukan hal-hal kreatif dan inovatif dalam melaksanakan bisnis proses program keluarga harapan.
“Sehingga tujuan kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dapat tercapai, serta guna keberhasilan program di Purbalingga,” ujarnya
Ia menyampaikan, Angka kemiskinan Kabupaten Purbalingga saat ini telah turun cukup signifikan dari yang semula 18,80 persen (setara 171.880 jiwa), menjadi 15,62 persen (setara 144.600 jiwa). Disamping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih bertengger diangka 67,72.
IPM ini ditopang oleh 3 faktor yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah 13,2 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Purbalingga 6,85 tahun. Untuk bidang kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) di Purbalingga dari tahun ke tahun mengalami penurunan,tahun 2018, AKI turun dari 76 ke 75,05 per 100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 juga turun dari 8 ke 7,51 per 1.000 kelahiran hidup.
“Keberhasilan ini tentunya merupakan greget yang dimulai dari hulu sampai hilir, lintas sektoral, lintas program, mulai dari primer sampai tersier. Saya meyakini penurunan ini, salah satunya adalah berkat adanya PKH,” katanya.
Melalui PKH, KPM memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar. Antara lain yakni: pendidikan, kesehatan, pangan dan gizi. Termasuk juga menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial, yang selama ini terlihat pada diri masyarakat miskin.
“Dengan kata lain, keluarga penerima manfaat diharapkan tidak terbebani dengan pengeluaran untuk memperoleh akses pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Sehingga secara bertahap kehidupan dan kesejahteraannya akan semakin baik,” katanya.(Gn/Humas)
