PURBALINGGA, INFO- Surplus produksi beras Kabupaten Purbalingga yang mencapai 70.790 ton, tidak menjamin ketersediaannya setiap waktu dibutuhkan masyarakat. Hal itu selalu saja terulang ketika kebutuhan akan beras dan bahan pangan pokok lainnya melonjak seiring harga yang tidak stabil dan cenderung naik saat hari Raya, memasuki tahun baru dan hari-hari besar lainnya.
“Ini masalah serius, harus segera klir, apa gunanya produksi beras sampai surplus, namun kenyataan di lapangan berkata lain ketika dibutuhkan, masyarakat masih kesulitan mendapatkan akses ketersediaan pangan,” ungkap Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH. MM. Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017, di Operation Room (OR) kompleks Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Senin siang (04/12).
Permasalahan pengelolaan pasca panen, lanjut Bupati Tasdi, telah berulangkali diupayakan penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, karena penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat secara merata adalah amanat Undang-undang dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
“Untuk memaksimalkan pengelolaan pasca panen, Pemkab Purbalingga telah menandatangani MoU dengan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) pada Senin (27/11), yang menerapkan program korporasi bagi petani sehingga nantinya dapat menjamin penyelenggaraan pertanian dari produktifitas sampai dengan pengelolaan pasca panen, tidak lagi bergantung pada para tengkulak yang menguasai pasar pangan, dan akhirnya kesejahteraan petani dapat terwujud,” lanjut Bupati Tasdi.
Bupati Tasdi juga menyoroti masih rendahnya serapan hasil pertanian utamanya beras melalui lumbung di masing-masing daerah dan kurang suksesnya program sergap dari BULOG. Karena dari pantauan langsung di lapangan, Bupati menemui masih banyaknya petani yang ketika panen tiba, masih menjual hasil panennya pada para tengkulak karena kebanyakan dari para petani telah meminjam modal untuk bertani, dan tentunya tengkulak yang menentukan harganya.
“ Kejelasan pasca panen juga menjadi salah satu faktor penting menjaga ketahanan pangan, butuh keterlibatan seluruh stakeholder pertanian, jangan hanya peningkatan produktifitas hasil pertaniannya saja, namun pentingnya pengelolaan pasca panen sehingga ketahanan pangan dapat selalu terjaga,” kata Bupati Tasdi. (04/12)
