PURBALINGGA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menetapkan wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen) untuk dikembangkan berbasis Agro-Minapolitan dan Pariwisata. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng melalui Perencana Madya Hermawan SP MSi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Purbalingga, Kamis (29/3) di Pendopo Dipokusumo.
Pengembangan Agro-Minapolitan dan Pariwisata tersebut juga didukung oleh industri pengolahan dan perdagangan jasa dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan sektor unggulan. “Yang dapat di kembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata pertambangan, industri, dan perikanan di tunjang oleh agro industry, kehutan, pertenakan dan perdagangan sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023,” katanya.
Disamping pengembangan sector tersebut, Pemprov Jawa Tengah juga mengembangkan konektifitas dan infrasruktur. DIantaranya berupa fasilitas pengembangan bandara Palinglima Besar Jendral Soedirman dan pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan, koridor Purwokerto – Purbalingga.
Dalam Musrenbangkab kali ini, ia meminta agar Kabupaten Purbalingga menselaraskannya dengan RPJMD Jateng tahun 2018-2023 juga RPJP Jateng 2005-2025 serta di selaraskan dengan RKP tahun 2020 proyek strategis nasional, prioritas nasional, dan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Hal ini dimaksutkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka panjang dan menengah. penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam tahap penyusunan RAPBD sekaligus menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut permasalahn isu strategis daerah yang tatap harus menjadi perhatian bersama meliputi kemiskinan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, daya saing ekonomi keberlanjutan, pembanguan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, kedaulatan pangan dan energy, kesenjengan wilayah dan tata kelola pemerintahan.
Hasil evaluasi pembangunan tahun 2018 masih terdapat beberapa masalah sektoral dan memerlukan dukungan kabupaten kota antara. Diantaranya kemiskinan, yaitu masih cukup tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin terutama kemiskinan di pedesaan yang dominan di sector pertanian serta dukungan polidari pendataan penduduk miskin kabupaten kota .
“Saya dititipi catatan oleh bapak kepala (Bappeda Jateng) beliau berpesan coba cermati betul tentang kemiskinan, karena Purbalingga masih termasuk yang merah. Tertinggi diantara Cilacap, Banyumas, Banjarnegara dan di 14 kabupaten merah termasuk rengking 5 dari yang tertinggi. Kami mohon nanti menjadi fokus ibu bapak sekalian untuk penangannya,” katanya.(Ar/Humas)
