PURBALINGGA – Pagelaran wayang kulit lebih dari sekedar hiburan/tontonan masyarakat, akan tetapi di dalamnya juga dapat diresapi pesan-pesan berharga untuk dapat dijadikan tuntunan hidup.Hal itu diungkapkan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM saat menghadiri acara Ruwat Bumi dan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk bersama Ki Dalang Gandik Wayah Soegino, Kamis (12/9) di Lapangan Desa Wlahar Kecamatan Rembang.

“Kegiatan wayang ini pasti tidak hanya tontonan tapi sesungguhnya di dalamnya ada tuntunan. Karena dalam cerita ada hal yang bisa kita petik hikmahnya. Jadi masyarakat tidak hanya berbondong bondong datang untuk nonton tapi mari kita jadikan tuntunan untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita,” kata Bupati Tiwi.

Atas nama pemerintah, bupati sambut baik rangkaian kegiatan ruwat bumi dan wayang kulit ini. Menurutnya ruwat bumi merupakan tradisi lokal masyarakat Jawa yang dipelihara turun temurun.

“Melaksanakan kegiatan ini sama saja dengan nguri budaya. Mari kita manfaatkan momentum tahun baru Islam ini untuk bersyukur. Karena selama ini Desa Wlahar diberikan nikmat luar biasa, hasil bumi melimpah, dan udara yang segar,” katanya.

Sementara itu Kepala Desa Wlahar, Ali SH menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah menyengkuyung untuk kelancaran dan suksesnya rangkaian acara ruwat bumi dan pagelaran wayang kulit ini. Acara ini sukses terselenggara tidak hanya dari masyarakat Wlahar, melainkan juga desa lain di Kecamatan Rembang bahkan Kejobong dan Pengadegan.

“Kami atas nama pemerintah Desa Wlahar mengucapkan terimakasih kepada segenap masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini dengan penuh rasa kegotong-royongan dan keikhlasan,” katanya.

Ali juga berpesan kepada masyarakat untuk terus senantiasa menjaga kekompakan dan kegotong royongan. Sebab diakui masih ada masyarakat yang belum menyesuaikan apa yang jadi angan-angan pemerintah. Misalnya kendala gotong royong yang hubungannya pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Mohon, saya berpesan jangan sekali-kali persoalan PKH sampai dibawa ke ranah kegotong royongan. Sebab PKH bukan semata-mata ketentuan dari bupati ataupun kades. Itu adalah dari database pusat. Mohon maaf dan harap bersabar, inshaallah data yang kami setor ke pusat mudah mudahan ditanggapi dengan ada tambahan penerima di tahun berikutnya,” katanya.(Gn/Humas)