PURBALINGGA – Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM, Rabu (5/12) mendatangi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Sekretariat Wakil Presiden RI. Kunjungan ini dalam rangka Audiensi, Advokasi dan Konsultasi Mendalam (in-depth comsultation) Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.
“Konsultasi ini bagian dari komitmen Pemkab Purbalingga dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kemudian kami juga ingin menyamakan persepsi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Kunjungan yang juga didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah (Bappelitbangda) dan OPD terkait yang lain juga berupaya menghimpun data statistik dan sinkronisasi data kemiskinan terpadu kepada TNP2K. Beberapa hal yang dibutuhkan diantaranya referensi hasil penelitian empiris/jurnal ilmiah faktor yang berpengaruh dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
Selain itu juga menghimpun informasi kiat – kiat empiris yang harus dilakukan untuk mempercepata penurunan kemiskinan; Mendapatkan advokasi mengenai alternatif – pilihan kebijakan yang diperlukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 dan tahun – tahun mendatang.
“Hal ini dibutuhkan mengingat angka kemiskinan Purbalingga tahun 2017 masih cukup tinggi yaitu 18.80 % atau 171.880 Jiwa, dengan Garis Kemiskinan Rp 313.343/Kapita/Bulan. Sedangkan tahun 2018 angka kemiskinan sekitar 15.62 % meskipun itu angka yang sangat sementara,” katanya.
kaitan hal tersebut, Pemkab Purbalingga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Mulai dari program yang diarahkan pada Kluster 1 yakni Pengurangan Beban Pengeluaran Penduduk Miskin (karitatif) antara lain Kartu Purbalingga Pintar, Kartu Purbalingga Sehat, Rehabilitasi RTLH, Rasbangga, Jambanisasi, Bantuan Orang Dengan Kecacatan Berat, dan program lainnya perlu untuk terus dilanjutkan.
“Selanjutnya, kegiatan pada Kluster 2 diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin, antara lain melalui : Penciptaan kesempatan kerja dan Penciptaan peluang untuk berusaha mendiri,” katanya.
Plt Bupati Tiwi menyebut selama ini di lapangan didapati perbedaan versi data kemiskinan, bahkan seringkali tidak akurat. Oleh karena itu tahun 2019, telah dianggarkan Pendataan, Verifikasi, dan Validasi data kemiskinan.
“Capaian penurunan kemiskinan Purbalingga tahun 2016 ke 2017 yakni sebesar 0.18 persen. Namun kami juga memastikan apakah program dan kegiatan Purbalingga sejauh ini sudah sesuai, ataukah perlu penyesuaian atau bahkan perubahan / inisiasi program baru,” katanya. (Gn/Humas)
