PURBALINGGA – Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM (Tiwi) memberikan pengarahan pada rapat kordinasi terkait pembinaan pejabat struktural eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jumat (1/3) di Ruang Ardilawet Sekretariat Daerah.
Ia menyampaikan, Kabupaten Purbalingga dalam posisi pendampingan Kelembagaan & Organisasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam kaitan ini, Ijin prinsip dari kedua lembaga tersebut sudah terbit, sehingga penataan jabatan sedang dan terus berproses sehingga pelantikannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.
Dalam kaitan ini, Plt. Bupati menegaskan kembali bahwa dalam penataan jabatan, No Trasactional atau tidak menerima jual beli jabatan di luar ketentuan yang berlaku. “Bapak-ibu tidak perlu khawatir, penatan di Pemkab Purbalingga No Transactional artinya tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Bila ada yang dimintai oleh oknum-oknum tertentu, laporkan saya langsung!,” tegasnya. Ia berkomitmen bagaimana agar ke depan terbangun tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.
Hal itu tidak hanya berlaku bagi para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan seluruh ASN, yakni harus memiliki visi – misi dan komitmen yang sama antara perangkat daerah dan kepala daerah.
“Penataan ini kami tidak melihat balas budi, balas jasa apa lagi balas dendam, artinya semuanya clear, semuanya didasarkan pada profesionalitas, kita memilih pejabat-pejabat yang memang memiliki kinerja baik dan profesionalitas tinggi,” katanya dalam pengarahan.
Ia menjelaskan saat ini di lingkungan Pemkab Purbalingga terdapat sejumlah kekosongan jabatan. Diantaranya Eselon II ada 4 jabatan; Eselon IIIa ada 7 jabatan; Eselon IIIb ada 6 jabatan; Eselon IV ada 34 jabatan. Oleh karena itu, menurutnya kekosongan jabatan ini cukup banyak dan perlu untuk segera diisi agar jalannya pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan bisa maksimal.
Sebelum mengisi kekosongan itu, Pemkab Purbalingga juga akan dilaksanakan rotasi jabatan baik untuk Eselon, II, III maupun IV. Oleh karena itu, sejak Kamis (1/3) kemarin telah dilaksanakan Uji Kompetensi. Khusus Eselon II nantinya mutasi jabatan juga akan memperhitungkan akan adanya 3 pejabat eksisting yang purna tugas hingga pertengahan tahun 2019.
“Ketujuh jabatan kosong di Eselon II akan diisi bersama-sama, sehingga nanti akan ada lelang jabatan, seleksi terbuka dengan mempertimbangkan kinerja, disiplin, loyalitas dan dedikasi. Sehingga dipastikan nanti ada promosi dari Eselon III. Ini menjadi kesempatan bapak-ibu untuk memantaskan diri sekiranya panjenengan memang layak untuk dipromosikan, tunjukkan itu!,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Purbalingga, Heriyanto SPd MSi melaporkan saat ini tengah dilaksanakan uji komepetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai dasar untuk penataan jabatan nantinya. “Kemarin (28/2) Pansel (Panitia Seleksi) mulai mengumpulkan data mulai dari riwayat jabatan yang dialami, capaian kinerja dan pengalaman jabatan dan diklat-diklat yang pernah diikuti. Sedangkan hari ini (1/3) adalah tes wawancara,” paparnya.
Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Pansel yang beranggotakan unsur akademisi dari Guru Besar di Universitas Jenderal Soedirman. Pansel ini juga digawangi langsung oleh Direktur fasilitasi kelembagaan & kepegawaian perangkat daerah Kemendagri Drs Makmur Marbun MSi sebagai salah satu anggota Timnya. (Gn/Humas)
