PURBALINGGA, Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekertariat Dewan (Setwan) menjadi perekat antara Eksekutif (Bupati) dengan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Keberaadaannya juga untuk menjaga keharmonisan hubungan antara Bupati dan dewan. PNS Setwan secara kepegawaian bertangungjawab kepada Bupati sedangkan secara kinerja bertangungjawab kepada DPRD.
Menurut Wakil Bupati Purbalingga, Tasdi, keberadaan Setwan mempunyai peranan yang strategis didalam menjaga keharmonisan antara bupati dan dewan. Berdasarkan undang-undang ASN salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS adalah memberikan pelayanan publik, yakni memberikan pelayanan terhadap eksekutif dan legislative dalam pembahasan peraturan daerah.
“Karena itu PNS setwan harus mempunyai seni, cengkok atau cara dalam memediasi eksekutif dan legislative,” kata Tasdi pada acara silaturahmi bersama PNS Setwan, Selasa (9/6)
Untuk memberikan pelayanan yang baik, menurut Tasdi yang juga sebagai mantan ketua dewan selama 3 periode, diperlukan kualitas, kuantisas dan profesionalitas seorang PNS. Ketiganya menjadi integritas seorang PNS sebagaimana yang terkandung dalam Panca Prasetya Korpri.
Selian itu juga diperlukan disiplin kerja, yang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari disiplin apel pagi, disiplin melaksanakan tugas. Dengan disiplin dari diri sendiri nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja suatu organisasi.
“ Kalau kita bekerja keras, maka kita akan menuia hasilnya, dan ini adalah berkat rahmat dari Allah SWT. Seperti lagu bimbo kalau kita dekat dengan Tuhan maka kita akan dekat dengan kita, sebaliknya jika kita jauh maka Tuhan akan jauh dari kita. Dan tidak akan diciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah,” tambah Tasdi.
PNS juga diharapkan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dimanapun dia berada. Kalau kemudian di suatu tempat ada seorang PNS menjadi biang keonaran dan perpecahan, maka perlu dipertanyakan jiwa nasionalismenya terhadap bangsa dan negara ini.
“Seorang PNS juga wajib untuk menciptakan good and clean government pada setiap lingkungan kerjanya,”katanya.
Reformasi birokrasi menjadi titik tolak perubahan main set seorang PNS, dari pola pikir dilayani menjadi yang melayani masyarakat. Dari kinerja berdasarkan tujuan semata, berubah berdasarkan pada proses yang benar, untuk mewujudkan tujuan organisasi yang benar. Efektif dan efesiensi dalam menggunakan anggaran berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan.
Pada kesempatan itu wakil bupati juga mengingatkan kepada seluruh PNS untuk turut serta mensukseskan pemilu presiden pada tanggal 9 Junli 2014.
“Minimal ikut mencerahkan kepada masyarakat tentang kriteria presiden yang akan mencalonkan diri tersebut. Sehingga keberadaan PNS di tengah-tengah masyarakat menjadi berguna, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. dan jangan lupa netralitas PNS, walapun punya pilihan,” pungkas Tasdi. (dy)
