PURBALINGGA, Program Kerja Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Purbalingga salah satunya menaikan indeks pembangunan manusia (IPM) dari 67,48 pada tahun 2016 menjadi 68,6 pada tahun 2018. Kemudian Menurunkan angka kemiskinan dari 18,98 persen pada tahun 2016 menjadi 17-18 persen pada tahun 2018. Menekan tingkat pengangguran terbuka sehingga lebih rendah dari 4,84 persen.

“Mendorong pertumbuhan ekonomi dari 4,75 persen pada tahun 2016 menjadi diatas 5 persen pada tahun 2018, serta menjaga laju inflasi tetap berada di level rendah di bawah 4 persen,” kata Bupati Tasdi saat rapat paripurna penyampaian nota keuangan rencana  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga tahun Anggaran 2018, Senin (10/11) di Ruang Paripurna Dewan.

Pada Kesempatan itu juga disampaikan  raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah  Kabupaten Purbalingga nomor 04 tahun 2014 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Purbalingga kepada perusahaan daerah dan perusahaan lainnya.

Terkait dengan rencana anggaran belanja, Bupati mengatakan dari total rencana belanja daerah sebesar Rp 2,04 triliuan,- yang terbagi atas anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,116 triliun,- atau 54,71 persen.  Angaran belanja langsung sebesar Rp. 924.389 miliar,- atau  45,29 persen.

“Anggaran belanja tersbeut dikelompokkan 7 prioritas pembangunan, pertama pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat khususnya pangan dan papan sebasar Rp. 47,193 miliar. Kedua, upaya meningkatkan kualitas manusia termasuk kesehatan dan pendidikan sebesar Rp 1,037 triliun,” katanya

Ketiga mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298,527 miliar,- atau 14,63 persen dari total APBD. Kempat meningkatkan dukungan infrastruktur pengembangan wilayah, permukiman, serta infrastruktur pendukung ketahanan pangan Rp. 306,302 miliar. Kelima penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 316,161 miliar.

“Kenema pengembangan paham kebangsaan, guna meningkatkan rasa nasionalisme serta rasa aman dan tentram dalam masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19,221 miliar. Ketujuh Pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.394 miliar,” katanya

Bupati Tasdi juga menyampaikan kinerja pembangunan ekonomi tahun 2017 meningkat yakni adanya pertumbuhan ekonomi sebasar 4,75 persen. Tingkat pengangguran terbuka 4,84 persen, dan terkendalinya inflasi pada level yang rendah  2,39 persen.  Dari sisi kesejahteraan masyarakat, jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan.

“Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin terhitung sebanyak 176.040 jiwa atau 19,7 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 171.780 jiwa atau 18,98 persen.  Pemerintah daerah berkomitmen akan terus berupaya secara maksimal untuk mengakselerasi penurunan jumlah penduduk miskin melalui berbagai inovasi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan social,” katanya

Selanjutnya kinerja bidang infrastruktur tahun 2016 dapat digambarkan dengan naiknya prosentase jalan dalam kondisi baik mencapai 77,56 persen atau 608.251 km, jembatan dalam kondisi baik 96,70 persen atau 264 jembatan.  Akses air bersih mencapai 82,78 persen dan rumah tangga terlayani sistem air limbah mencapai 78,58 persen.

Selain itu, pemerintah juga fokus dalam peningkatan rumah layak huni melalui pemugaran rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2016 setidaknya 2.400 rumah telah di rehab dan pada tahun 2017 direncanakan paling tidak 2.100 rumah akan terrehab.  Dalam hal sanitasi, pada tahun 2016 melalui APBD dan gerakan masyarakat telah terbangun 4.363 unit jamban dan pada tahun 2017 ditargetkan setidaknya 6.000 unit jamban lagi.

Terkait dengan kinerja pembangunan manusia, dapat dilihat dari naiknya capain kinerja indikator harapan lama sekolah dari 11,78 tahun menjadi 11,93 tahun pada 2016.  Rata-rata lama sekolah naik dari 6,85 tahun pada 2015 menjadi 6,86 tahun pada 2016.  Usia harapan hidup naik dari 72,81 tahun pada 2015 menjadi 72,86 tahun pada 2016.  Sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan menunjukan kenaikan dari Rp 8,9 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 9.2 juta pada tahun 2016. (P1-2, Foto PI-5)