JAKARTA – Kabupaten Purbalingga akan dijadikan salah satu pilot project upaya kerjasama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dengan Bukalapak terkait dengan desa digital khususnya dalam rangka mendorong perekonomian. Oleh karenannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga mendapatkan kesempatan persentasi di Kemendes, Senin (14/1). Hal tersebut terkait dengan berjalannya marketplace Tuka-Tuku atas kerjasama dengan Bukalapak.
Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Purbalingga, Rizal Diansyah SE dalam paparannya menyampaikan sebelumnya Tuka-Tuku digagas belajar dari banyaknya kegagalan marketplace daerah lain, oleh karenannya Purbalingga memilih kerjasama dengan pihak yang lebih berpengalaman yakni Bukalapak untuk membantu menyediakan marketplace.
“Melalui Tuka-Tuku Pemda memfasilitasi berbagai hal untuk produk UMKM di Purbalingga yang disediakan di Tuka-tuku. Mulai dari memfasilitasi tampilan produk di etalase digital, menyediakan ruang pamer UMKM, ruang stok/gudang, packing, branding, memberikan fasilitasi customer service yang dijalankan oleh Kampung Marketer dan mendekatkan jasa pengiriman,” katanya.
Para pelaku UMKM yang turut serta menjual produknya di Tuka-Tuku juga terdorong untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas produknya. Di dalamnya terdapat persyararatan ketat mutu produk, selain itu ketersediaan harus terus ada dan harus mampu melayani permintaan dengan jumlah yang cukup.
“Dari launching bulan Agustus 2019 dan hingga pada bulan Desember 2019 omset sudah mencapai Rp 90,9 juta. Didorong juga oleh Bupati melalui Surat Edaran agar Seluruh instansi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan jajaranya dihimbau untuk belanja di Tuka Tuku,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (Balilatfo) Kemendes RI, Eko Sri Haryanto menuturkan sekarang sudah zamannya digital, hal ini juga harus digunakan untuk mengembangkan produk desa agar memiliki daya saing, lebih kuat dalam kualitas dan pembelajaran bagi masyarakat.
“Jika selama ini desa digital sering dipahami hanya soal ketersediaan jaringan, sebenarnya jauh lebih luas, baik itu menyangkut governance, jaminan kesehatan, mobility, living dan sebagainya yang semuanya akan menjadi satu kesatuan sektor ekonomi,” katanya.
Melalui beberapa program dari Bukalapak, akan dilakukan treatment lebih jauh di desa-desa salah satunya Purbalingga. Rencanannya MoU antara Kemendes dengan Bukalapak akan dilaksanakan pada sekitar Akhir Januari dengan pilot project pertama adalah Purbalingga.
Public Policy and Government Relations Bukalapak Even Alex Chandra mengungkapkan ada 3 ruang lingkup kegiatan yang bisa dikerjasamakan yakni program ‘Mitra Bukalapak’, ‘BukaPengadaan’ dan ‘Buka Akademi’.
“Buka Akademi, yakni pendampingan mulai sebelum jadi pelapak, pendampingan saat menjadi pelapak dengan berbagai kegiatan. Mulai running, manajemen stok, retur, gudang cash flow, dsb. Dari tim saya kalau mau bisa dapet 2 kali pendampingan dalam satu bulan. Bisa lanjut Buka Global bagi yang mau jadi eksportir,” katanya.
Mitra Bukalapak sendiri merupakan program yang memungkinkan individu dan pemilik warung untuk menjadi mitra. Para mitra tersebut bisa menjual berbagai produk yang tersedia di Bukalapak, mulai dari barang kebutuhan sehari-hari, pulsa telepon, hingga tiket pesawat. Para calon pembeli yang tidak mempunyai akses internet, atau takut untuk melakukan transaksi online, bisa langsung menemui para pemilik warung tersebut yang kemudian akan membelikan barang di Bukalapak. Dari aktivitas tersebut, para individu dan pemilik warung bisa mengambil sebagian komisi untuk keuntungan mereka.
Sedangkan BukaPengadaan merupakan fitur yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan suatu perusahaan/corporate ataupun juga pemerintah. Buka pengadaan ini juga akan dirancang dapat memenuhi pengadaan di tingkat desa.(Gn/Humas)
