PURBALINGGA – Pembangnan Bandara Jenderal Besar Soedirman dipastikan memberi banyak dampak peningkatan perekonomian di masyarakat ataupun lingkup kabupaten sekitarnya. Sebagai sentral lokasi, diharapkan Purbalingga bisa memanfaatkan penuh kesempatan emas itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan oleh Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon saat membuka acara Saresehan Pemanfaatan Lanud J.B Soedirman Sebagai BandarUdara Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Perang (OMP)/ Operasi Militer Perang (OMSP) dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Purbalingga dan Sekitarnya di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga, Rabu (4/7).
“Jangan sampai Purbalingga tempat dimana bandara itu ada hanya sebagai penonton. Malah kabupaten-kabupaten lain dari luar saja yang memanfaatkan. Harapannya dengan adanya bandara akan betul-betul mampu membawa Purbalingga ke depan lebih baik lagi,” tutur Plt Bupati Tiwi di hadapan peserta yang umumnya dari pelajar dan mahasiswa ini.
Adanya bandara J.B Soedirman ini dipastikan akan timbul sentral-sentral ekonomi baru di Purbalingga. Sebagai daerah yang dipastikan sebagai tempat persinggahan ini, dipastikan akan terjadi peningkatan di sektor jasa hotel, sektor perdagangan, dan sektor wisata.
Selain itu juga di pastikan, kata Plt Bupati Tiwi, investor-investor yang akan menanamkan modalnya di Purbalingga terjadi peningkatan. Ia menginformasikan bahwa berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga tercatat investor yang akan menanamkan modalnya di Purbalingga mulai naiik.
“Artinya ini adalah sesuatu yang positif dimana nanti akan ada pembukaan lapangan kerja. Sementara persoalan mendasar kita yaitu kemiskinan ini lambat laun akan terselesaikan. Tentunya kita perlu, mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), Sarpras infrastruktur kita juga sudah mulai andil khususnya penyediaan jalan untuk memudahkan akses menuju bandara,” paparnya.
Butuh Regulasi Untuk Menengahi Kepentingan Bandara Antara Sipil dengan Militer
Sementara itu Asisten Potensi Dirgantara KASAU Marsekal Muda TNI Agus Munandar SE yang diwakili oleh Paban IV /Kosmosdirga Spotdirga Kolonel Pnb Andi G Wirson mengatakan sejarahnya ada beberapa bandara di Indonesia yang juga digunakan sebagai Pangkalan Udara (Lanud) yang memiliki definisi dan kepentingan yang berbeda. Diamana kepentingan penerbangan sipil juga untuk penerbangan militer bersamaan pada satu tempat atau civil enclave.
“Tentunya ini akan muncul kendala, misalnya saat terdapat operasi penerbangan militer, misalnya penerbangan kepresidenan baik nasional, maupun tamu atau operasi militer lainnya, maka penerbangan sipil di tempat yang sama harus mengalah demi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara,” katanya.
Meski demikian, untuk menghindari gangguan tersebut maka telah dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara Airnav dengan TNI AU dalam hal pengoperasian civil enclave ini. Selain itu juga akan dibuatkan paying hukum yang menguatkan berupa Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memuat detail kewajiban dari masing-masing pihak untuk mencegah tumpang tindihkewenangan.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Yani Sutrisno UN, menjelaskan ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh Kabupaten Purbalingga dengan keberadaan bandara. Diantaranya manfaat sektor transportasi, sektor ekonomi, sektor industri dan perdagangan, sektor pariwisata dan sektor ketenagakerjaan.
“Manfaat sektor transportasi tentunya akan memperpendek waktu tempuh ke daerah lain, muncul akses jalan-jalan baru. Sektor ekonomi akan muncul titik pertumbuhan baru dan peningkatan PDRB. Sektor indutri dan perdagangan akan timbul peluang-peluang usaha baru serta kegiatan ekspor impor meningkat. Sektor parwisata kunjungan wisatawan akan meningkat. Sedangkan di sektor ketenagakerjaan akan muncul lapangan usaha baru dan menurunkan pengangguran,” paparnya.(Gn/Humas)
