PURBALINGGA INFO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) meminta kepada semua Pemerintah Daerah (Pemda) di Jateng untuk satu langkah dalam menangani inflasi. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring dengan Pemprov Jateng di Ruang Rapat Bupati, Rabu (14/9).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Bakeuda Purbalingga dan dihadiri oleh sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemda Purbalingga. Asisten II Bidang Perekonomian Sekda Provinsi Jateng, Peni Rahayu menyampaikan target penurunan inflasi di Jateng pada bulan September 2022 harus di bawah 5%.
“Pada bulan Agustus yang lalu kita sudah memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak Bank Jateng alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dari 5,4% turun menjadi 5,03%,” katanya.
Peni melanjutkan, Pemprov Jateng akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo yang sudah merancang bantuan sosial untuk pangan sebesar 2% dari Dana Transfer Umum (DTU). Kemudian atas arahan dari Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo maka untuk provinsi Jateng akan mengalokasikan 2% lebih untuk bantuan pangan tersebut.
Dalam paparannya, Peni juga menyebutkan beberapa komoditi pangan yang selama bulan Januari hingga Agustus 2022 mengalami inflasi. Komoditi tersebut antara lain telur ayam, cabai merah, bawang merah, beras, minyak, bahkan pisang. Untuk itu Peni meminta kepada Pemkab/ Pemkot senantiasa memperbarui data di aplikasi SiHati (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi).
“Nantinya kita agendakan untuk rapat tatap muka dengan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) kabupaten/ kota untuk mendengarkan paparannya dan mensinkronkan dengan arahan pusat dan provinsi,” lanjutnya.
Peni melanjutkan, Pemprov Jateng sendiri akan mengalokasikan 2% lebih dari DTU guna memberikan bantuan kepada masyarakat melalui 8 dinas. Pemkab/ pemkot juga diminta untuk mengalokasikan 2% dari DTU guna memberikan bantuan kepada masyarakat diantaranya melalui Dinperindag, Dishub, Dinpertan, DKPP, DinkopUKM, dan Dinnaker.
“Kabupaten/ kota juga harus mengalokasikan yang sama yakni 2% dari DTU. Pengendalian inflasi ini kita upayakan agar harga-harga di pasar bisa terkendali,” pungkasnya. (fph/kominfo)
