PURBALINGGA, INFO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Purbalingga, menggelar Rapat Paripurna Istimewa guna mengikuti Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023, serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya.
Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, dipimpin oleh Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan dan dihadiri Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Partiwi, Wakil Bupati Purbalingga Sudono, forkopimda, para wakil ketua DPRD dan anggota, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Purbalingga, Rabu (16/8/23).
Ketua DPRD Purbalingga HR bambang Irawan dalam sambutannya atas nama Lembaga DPRD mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan RI yang pada Peringatan Tahun ini mengambil tema secara nasional yaitu “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.
“Tema tersebut mencerminkan semangat dan tekad Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet yaitu saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama,” katanya.
HR Bambang Irawan melanjutkan, dengan tema tersebut juga menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia sekarang ini telah mencapai pada prestasi yang membuat posisi Bangsa Indonesia menguntungkan untuk melanjutkan gerak pembangunan negara. Untuk dapat mengoptimalkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang maju.
“Selanjutnya dengan berdasarkan pada tema besar tersebut, Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 tingkat Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan subtema yaitu Dengan Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 1945 Terus Melaju Untuk Purbalingga Maju Indonesia Maju,” ungkapnya.
Dalam pidato Kenegaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan berbagai isu mulai dari permasalahan sosial masyarakat, ekonomi, hilirisasi, penanganan stunting, hingga kepecayaan dunia terhadap Indonesia.Sejumlah poin yang disampaikan, diantaranya bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an disebut Presiden Jokowi sebagai peluang besar Indonesia untuk meraih Indonesia Emas 2045.
“Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 68% adalah penduduk usia produktif disinilah kunci peningkatan produktivitas. Dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi untuk meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” katanya.
Selanjutnya, peluang besar yg kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini.
“Yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya,” lanjutnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, serta menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di 2022.
Pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0%. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023. Sementara tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36% pada Maret 2023. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023
Sedangkan postur RAPBN 2024 sebagai berikut, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp473,0 triliun serta Hibah sebesar Rp0,4 triliun. Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Keseimbangan primer negatif Rp25,5 triliun didorong bergerak menuju positif, Defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.(DHS/Kominfo)
