PURBALINGGA – Guna mewujudkan komitmen dalam tata Kelola Kota Cerdas (Smart City) di Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten melaksanakan audiensi dengan para Tenaga Ahli Kemenkominfo RI, Rabu (7/8/2024), bertempat di Ruang Rapat Bupati Purbalingga.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pendampingan yang mana di tahun 2024 ini Kabupaten Purbalingga terpilih menjadi salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang mendapatkan kesempatan pendampingan Smart City.
Sejauh ini Kabupaten Purbalingga telah menggelar 3 Bimbingan Teknis (Bimtek) dari 4 tahapan dan memiliki potensi yang sangat bagus dalam implementasi Smart City. Hal tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Kemenkominfo RI, Hari Kusdaryanto.
“Smart City membuat layanan publik menjadi lebih satset-dasdes (cepat dan mudah),” ujarnya.
Ketika Pemerintah memberikan pelayanan, lanjutnya menjelaskan, sebaiknya harus mengupayakan terobosan-terobosan yang berkelanjutan. Jadi, Smart City tak hanya berhenti pada digitasi dan digitalisasi saja, melainkan menjangkau transformasi digital.
“Transformasi digital mencakup mindset (pola pikir), perubahan budaya kerja (Culture set), serta perubahan proses bisnis. Jika selama ini kita mengurus persyaratan lalu beralih menjadi online, itu namanya digitasi. Kalau transformasi digital jangan-jangan tidak butuh formulir, karena adanya integrasi dan berbagi pakai data, infrastruktur, ataupun aplikasi,” Jelasnya.
Ia berharap ketiga hal tersebut di Kabupaten Purbalingga menjadi lebih baik sehingga layanan masyarakat menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Purbalingga Herni Sulasti mendukung penuh berjalannya Purbalingga menuju Smart City dan memberikan arahan agar komitmen tersebut dapat betul-betul terwujud.
“Kami mendukung adanya upaya Smart City dan tentu akan ada evaluasi. Kalau bicara masterplan maka harus direncanakan bersama pejabat di tingkat atas, maka selanjutnya saya setuju untuk diadakan High Level Meeting (HLM) untuk mendiskusikan Smart City Kabupaten Purbalingga,” ujar Sekda.
HLM tersebut, lanjut Sekda menjelaskan, bertujuan untuk menciptakan kesepahaman atau kesamaan persepsi soal Smart City. Jadi para atasan dan pegawai di OPD pun siap untuk mengerjakan dan berkolaborasi bersama mewujudkan Smart City. (GIN/Kominfo)
