PURBALINGGA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga menyadari pentingnya data yang mereka kumpulkan, olah dan analisis. Selain data tersebut digunakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah, di tahun politik ini diakui data statistik juga menjadi primadona bagi para kandidat calon baik dalam debat maupun berkampanye.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Purbalingga, Ir Suprih Handayani dalam seminar memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) 2018 di Operational Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Kamis (20/9). “Tahun politik, data statistik akan jadi primadona misalnya dalam debat atau dialog calon. Dengan berbagai sudut pandang, semua calon memberikan data dan ditanggapi dengan berbagai analisis,” katanya.
Data tersebut bisa jadi digunakan untuk bahan mengkritisi lawan politik, atau menjadi ajang untuk menentukan visi misi memamerkan arah kebijakan berbasis data tersebut. Namun ada hal yang menurutnya memprhatinkan, yaitu ketika data tersebut dibelokkan diinterpretasikan tidak sebagaimana mestinya.
“Data salah diinterpretasikan dan hanya mempertimbangkan keuntungan bagi pihak tertentu. Hal ini sangat berbahaya , karena interpretasi itulah yang akan digunakan untuk membentuk opini untuk menentukan pilihan. Bagi pihak terpilih interpretasi tersebut akan digunakan pedoman kebijakan ketika mereka menjabat,” katanya.
Oleh karena itu, pada peringatan HSN kali ini, BPS Purbalingga menyelenggarakan Seminar yang bertemakan ‘Interpretasi Data untuk Optimalisasi Pembangunan Kabupaten Purbalingga’ dengan pemateri M Sairi Hasbullah mantan Deputi Kepala BPS RI Bidang Statistik Sosial. Seminar ini diharapkan memberi pemahaman yang benar dalam membaca statistik serta mengetahui lebih detail sumber persoalan nilai data yang muncul.
Sementara itu Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyampaikan Pemkab Purbalingga sebagai pengguna data selalu mengandalkan data makro dari BPS untuk dimanfaatkan dalam arah kebijakan pembangunan. Oleh karena harapannya ke depan BPS selalu menyajikan data yang akurat, valid, reliabel, dan bisa dipercaya untuk kemaslahatan Purbalingga.
“Baseline data itu merupakan dasar dalam menentukan kebijakan. Banyak program-program pemerintah baik mulai bantuan sosial, jaminan sosial Rastra, RTLH dan sebagainya itu penyalurannya didasari data. Data juga menjadi elemen penting untuk evaluasi kinerja pemerintah, sehingga segala bentuk pencapaian bisa terukur,” katanya.
Berbicara data kemiskinan saat ini Pemkab Purbalingga menggunakan 2 jenis data, yakni data makro dari BPS. Sedangkan data mikro dari hasil pemutakhiran basis data terpadu tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K-Kemensos), yang isinya lebih detail by name by address.
“Untuk data makro kemiskinan, Purbalingga dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Dari angka 19,7% tahun 2015 turun menjadi 18,8% di tahun 2017. Artiny ada berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan cukup tepat sasaran. Meskipun belum signifikan. Ini PR pemerintah tidak tidak hanya berperan untuk penurunan kemiskinan tapi lebih dalam tingkat keparahan kemiskinan juga bisa diturunkan,” katanya.
Menurutnya problem pendataan kemiskinan saat ini, khususnya data mikro adalah data yang sudah tersaji tidak diperbarui. Selain itu petugas pendataan mikro dilakukan oleh Tanaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memiliki personil terbatas dan tidak memiliki keahlian khusus dalam hal pendataan statistik.(Gn/Humas)
