PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menjelaskan apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tiga setengah tahun terakhir. Bupati Tiwi mengungkapkan sejak dilantik pada 26 Februari 2021, program prioritas pemerintah daerah di tahun pertama hanya terkonsentrasi untuk penanganan Covid-19.
“Ini sesuai instruksi Presiden Jokowi saat pandemi Covid-19, seluruh kepala daerah wajib fokus melakukan penanganan Covid-19 di daerah,” kata dia saat Pengukuhan Pengurus Paguyuban Ketua RT (PKRT) Kecamatan & Desa serta Penyerahan SK Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Kalimanah, Senin (09/09/2024).
Pasca Covid-19 seperti diketahui sendi-sendi perekonomian luluh lantah. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak pedagang yang tidak bisa berjualan karena kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Setelah pandemi Covid-19, Purbalingga yang biasanya pertumbuhan ekonominya 4,5-5 persen melorot drastis menjadi minus 1,32 persen. Sehingga di tahun kedua, pemerintah kabupaten berfokus pada pemulihan ekonomi,” kata Bupati Tiwi.
Berbagai program pemulihan ekonomi digelontorkan. Seperti Roadshow Pemulihan Ekonomi di 18 kecamatan, bantuan dari APBD digelontorkan dari kelompok UMKM, tani, wisata, dan pelaku seni dan budaya agar potensi-potensi ekonomi tidak mandek, pemkab juga memberikan program subsidi bunga untuk para pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid.
“Alhamdulillah tahun kedua pemerintahan, dari ekonomi Purbalingga yang -1,32 persen, pertumbuhan ekonomi Purbalingga meningkat drastis menjadi 5,42 persen. Bahkan kenaikan ini mengalahkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan tingkat nasional,” jelasnya.
Di tahun ketiga, fokus pemerintah kabapaten bergeser pada pembangunan kualitas sumberdaya manusia (SDM), membangun derajat pendidikan dan kesehatan. Program-program pendukung dilaksanakan oleh pemerintah. Di antaranya program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Yakni program akses pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
“Jadi sekarang masyarakat yang tidak mampu dan tidak punya BPJS kesehatan, jika mau berobat atau rawat inap di rumah sakit bisa langsung di layani. Usai rawat inap mereka akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan yang preminya akan dibiayai oleh pemerintah dan biaya rumah sakit tidak dipungut biaya sepeser pun,” jelas Bupati Tiwi.
Dikatakan program UHC di Purbalingga ini menjadi pelopor kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Layanan ini, lanjut Bupati Tiwi, akan disempurnakan dengan program kesehatan terintegrasi on call.
Peningkatan derajat pendidikan di Purbalingga dilakukan diantaranya dengan peningkatan kualitas SDM guru, dimana selama 3,5 tahun terakhir Pemkab Purbalingga telah mengangkat sebanyak 2.132 guru honorer melalui formasi PPPK. Yakni tahun 2021 sebanyak 185 guru, 2022 sebanyak 1.640 guru, 2023 sebanyak 7 guru, dan tahun 2024 sebanyak 300 guru.
Di Purbalingga, kata Bupati Tiwi, dalam 3,5 tahun terakhir juga makin marak perguruan tinggi berdiri kian mewarnai atmosfer pendidikan di Kota Perwira. Di antaranya, Universita Perwira Purbalingga (Unperba), Institute Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga (ITBMP), dan terbaru Kampus 2 UIN Saizu di Kabupaten Purbalingga.
“Kedepan telah direncanakan, program beasiswa kuliah gratis di kampus-kampus yang ada di Purbalingga, dan bantuannya akan digelontorkan bagi putra putri daerah yang ada di Purbalingga,” kata dia.
Berfokus pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) sederet penghargaan diterima Kabupaten Purbalingga. Yakni dari penurunan stunting yang signifikan, Purbalingga mendapatkan penghargaan dari Wapres RI Ma’ruf Amin dan dana insentif hingga Rp 12 miliar di tahun 2023.
“Kita juga mendapatkan UHC Award dari Presiden RI Joko Widodo karena mempelopori kabupaten lain untuk melakukan program yang sama,” kata dia.
Di tahun 2024, pemerintah berfokus pada upaya untuk penurunan kemiskinan. Berbagai program juga telah digelontorkan oleh pemerintah kabupaten. Seperti, program listrik gratis, RTLH, jambanisasi, program sanitasi air bersih, program rantang berkah untuk para lansia yang tidak mampu dan hidup sebatangkara, santunan untuk disabilitas, santunan kematian bagi keluarga yang tidak mampu, bantuan pangan (beras lele).
“Setelah 25 tahun terakhir, akhirnya Purbalingga keluar dari kategori lima besar kabupaten miskin di Jateng. Bahkan penurunan kemiskinan di Purbalingga sebesar 0,81 persen merupakan penurunan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah tahun 2024,” tandas Bupati Tiwi.(tha/prokompim)
