PURBALINGGA – Sejumlah tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan kunjungan ke Purbalingga untuk melaksanakan tugas pengelolaan isu strategis terkait Bandara Jenderal Besar (JB) Soedirman, Jum’at (5/11). Tenaga ahli dari Kedeputian III Bidang Perekonomian KSP ini juga menemui Bupati dan jajaran OPD untuk menerima masukan.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP menyampaikan, apa yang sudah dilakukan Presiden RI melalui pembangunan Bandara JB Soedirman, jangan sampai legacy nya selesai dalam membangun saja. Legacynya harus tersampaikan sampai pada transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
“Tugas kami memastikan, kami betul-betul ingin mengetahui kondisi di lapangan. Kalau memang ada hal-hal yang bisa dikerjakan bersama atau dikoordinasikan insha allah kami bisa melakukan. Kewenangan kami hanya sebatas membantu koordinasi karena kami bukan lembaga teknis namun kami punya hubungan bagus dengan kementerian,” kata Fadjar Dwi Wishnuwardhani kepada Bupati.
Pihaknya telah melakukan kunjungan langsung ke Bandara JB Soedirman serta berdiskusi dengan pihak pihak terkait. Menurutnya Bandara JB Soedirman perlu diglorifikasi, bahwa bandara ini bukan hanya bandaranya Purbalingga demikian juga dampaknya, tidak hanya untuk Purbalingga tapi kabupaten di sekitarnya.
“Kami kira, kami harus jauh-jauh hari menyampaikan kepada siapapun bahwa Purbalingga ini program nasional yang tentunya berdampak pada nasional, paling tidak kepada klaster. Kami kira perlu adanya glorifikasi di antara semua kabupaten yang terdekat untuk mengatakan bahwa dampaknya bukan hanya pada Purbalingga,” katanya.
Sementara itu Bodro Prmbuditomo Tenaga Ahli Madya Kedeputian III KSP menambahkan bahwa Bandara JB Soedirman sudah cukup bagus dari segi proximity wilayah, atau cukup dekat ke kabupaten manapun di sekitarnya. Menurutnya perlu dilakukan deteksi penumpang.
“Pada momentum penerbangan kembali 25 November nanti saatnya deteksi dari penumpang. Siapa mereka, datang atau pergi dengan tujuan apa. Bisa ditarik motivasi mereka apa. Sehingga kita bisa mendirect arah kebijakan kita agar fit dengan fakta yang kita harapkan,” katanya.
Sementara itu Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM memaparkan sejumlah kendala penerbangan di Bandara JB Soedirman akhir-akhir ini. Mulai adanya kebijakan PPKM, dan persyaratan penerbangan bagi penumpang yang memberatkan. Sementara Pemkab Purbalingga punya beban moral untuk ikut sukseskan bandara.
Sejumlah kebijakan yang akan dilakukan diantaranya mendorong perangkat daerah, BUMD, DPRD termasuk perangkat desa untuk menggunakan pesawat dalam perjalanan dinasnya ketika koordinasi dengan kementerian atau kunjungan lain. Bupati juga berharap ada event nasional yang diselenggarakan di wilayah Jateng bagian Barat Selatan juga adanya integrated tourism antar kabupaten untuk meningkatkan animo penerbangan ke Bandara JB Soedirman.
“Kami sudah semaksimal mungkin membantu operasional bandara. Masalah kita, bandara ini toh sebenarnya tidak hanya untuk Purbalingga, tapi juga kabupaten lain di Jateng di Barat Selatan. Nah, sekiranya didukung oleh kebijakan kabupaten-kabupaten lain, provinsi atau pusat, untuk adanya instruksi memberdayakan bandara ini tentu akan sangat bagus sekali,” katanya.
Bupati berharap agar KSP dapat membantu mengkoordinasikan kementerian terkait atau pemkab sekitar bandara juga Pemprov Jateng untuk membantu memakmurkan bersama keberadaan Bandara JB Soedirman. Disamping itu Bupati juga berharap agar KSP bisa mensoundingkan ke Presiden RI beberapa infrastruktur yang dijanjikan kementerian namun sampai saat ini belum terealisasi, misalnya SPAM bandara, dan Pengembangan Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman.(Gn/Humas)
