PURBALINGGA, HUMAS – Tim Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), terkesan dengan kinerja pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemkab Purbalingga. Hal ini diungkapkan anggota tim verifikasi Agus Hasibuan usai melakukan kunjungan lapangan (common sense) di sejumlah lokasi pelayanan dasar bidang pendidikan yakni SD Negeri 1 Purbalingga Lor dan SMP Negeri 4, kemudian bidang kesehatan pada Puskesmas Kembaran Kulon dan RSUD dr R Goeteng Tarunadibrata, serta layanan penunjang Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT).
“Terus terang harus saya akui, kondisi pelayanan masyarakat pada lokasi yang kita kunjungi bagus dan sesuai dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2011 yang menjadi sumber evaluasi,” kata Agus Hasibuan saat sesi pamitan dengan Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Aula KPMPT, Jum’at siang (15/3).
Diungkapkan Agus yang merupakan angota tim nasional dari BPKB Pusat, pelayanan bidang pendidikan di SD Negeri 1 Galor dan SMP Negeri 4 dinilai baik meski keduanya hanyalah sekolah biasa bukan sebagai sekolah RSBI atau sejenisnya. “Hanya saja saya ingin memberikan saran agar sarana prasarana mebeler perlu diremajakan,” katanya.
Sedangkan pada pelayanan Puskesmas Kembaran Kulon dirinya memberikan apresiasi atas penerapan layanan khusus lansia dan komputeriasi layanan administrasi pendaftaran pasien hingga layanan apotik yang telah terhubung secara online. Saat mengunjungi RSUD, dia menyayangkan belum adanya system layanan pembayaran secara online yang akan memudahkan pasien dalam mengurus administrasi keuangan. Hal serupa juga disarankan kepada Kepala KPMPT Drs. Sidik Purwanto.
“Khusus KPMPT, saya menyarankan agar penghitungan dan pembayaran retribusi menggunakan kop resmi. Dan penanganan administrasinya memanfaatkan system komputer yang telah ada. Sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual dengan mencatat di buku kas,” tambahnya. Ditempat ini, tim juga terkesan dengan system online dan fasilitas hotline yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui berbagai layanan KPMPT secara transparan.
Ketua tim nasional EKPPD, DR Herbert Siagian MSc dari Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri menuturkan, evaluasi LPPD 2011 sudah pada tahap kunjungan lapangan (common sense) oleh tim nasional EKPPD. Pada tahap ini akan dicek kesesuaian data dengan kondisi di lapangan seperti pada pelayanan pendidikan, kesehatan, perijinan, dan sebagainya.
“Purbalingga masuk dalam 16 besar nasional. Dan melalui kunjungan lapangan ini, akan ditentukan hasil akhir 10 besar nasional yang akan diumumkan pada 25 April mendatang,” jelasnya.
Sementara, Bupati Heru Sudjatmoko yang mendampingi tim meninjau RSUD dan KPMPT, mengaku gembira Purbalingga masuk nominasi 16 besar nasional. Penilaian yang dilakukan tim nasional EKPPD 2012 terhadap LKPD 2011 menjadi motifasi dan kesempatan bagi pemkab untuk terus memacu diri lebih baik lagi.
“Bila ada kelebihannya, tentu dapat disebarluaskan kepada SKPD lainnya. Namun bila ada yang kurang tentu menjadi keprihatinan kami dan menjadi evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut,” katanya.
Sebelumnya, tim nasional EKPPD yang terdiri 6 orang dari Pusat dan 4 orang dari tim provinsi Jateng diterima oleh Wakil Bupati Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM di Operation Room Graha Adiguna. Pada kesempatan ini tim mendengarkan paparan pemkab yang disampaikan Wabup Sukento.
Dalam paparanya, Wabup Sukento menyampaikan aspek prioritas pembangunan Purbalingga 2011, program kegiatan unggulan 2011, Kemampuan APBD 2011, Kinerja Pembangunan, Indikator Ekonomi, Indikator Pelayanan Dasar, Indikator Daya Saing dan berbagai penghargaan yang diraih Purbalingga pada 2011.
“Dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, dilakukan melalui berbagai program seperti Padat Karya Pangan, Pengelolaan cadangan pangan melalui Perusda Puspahastama, Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan kegiatan Program Stimulan Perbaikan Rumah Keluarga Miskin (PSPR Gakin),” jelas Wabup.
Pada 2011, lanjut ukento, berbagai inovasi telah dilakukan dalam program pembangunan manusia diantaranya dibidang kesehatan, melalui penerapan JPKM/Jamkesda/Jamkesmas, Revitalisasi Posyandu dan peningkatan kualitas dan kapasitas layanan kesehatan seperti penerapan rawat inap pada Puskesmas dan peningkatan layanan kelas III RSUD.
Pada bidang pendidikan, dilakukan dengan merintis pembangunan SMK Negeri 3 atau lebih dikenal dengan sebutan SMK Du’afa bagi anak keluarga miskin. Selain itu, Purbalingga juga melaksanakan program 1 kecamatan 1 SMK.
Inovasi lainnya, pada bidang ekonomi dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha produktif sebesar Rp 1 juta tiap RT. Pada bidang tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan menerapkan E-Procurement.
Melalui berbagai program yang dilakukan, maka kinerja pembangunan manusia kabupaten Purbalingga pada 2011 tercatat sebesar 72,50 lebih baik disbanding 2012 yang hanya 72,07. Rata-rata lama sekolah masyarakat Purbalingga juga mengalami peningkatan. Pada 2010 sebesar 7,18 dan 2011 menjadi 7,21.
“Pada indikator daya saing daerah, kinerja investasi Purbalingga juga tergolong baik. Nilai investasi izin baru pada 2011, untuk PMA Rp 23.378.000.000 dan PMDN Rp 316.390.000.000,” papar Wabup.
Hingga 2011, tambah Wabup, jumlah investasi di kabupaten Purbalingga senilai Rp 1,4 trilyun terdiri dari investasi 18 PMA senilai Rp 210 milyar dan 15.224 PMDN senilai Rp 1,2 trilyun. (Humas Pbg/Hr)
