PURBALINGGA, HUMAS – Upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat wilayah desa Karangjambe Kecamatan Padamara, masih menjadi prioritas bagi Badan Keswadayaan Masayarakat (BKM) Pinang Jaya. Komitmen ini dibuktikan dengan dibangunnya 21 kios desa, memanfaatkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).
Kios sebanyak itu dibangun menggunakan alokasi dana BLM PNPM-MP 2011 sebesar Rp 177,5 juta dan BLM 2012 Rp 127,5 juta. Selain dana BLM, kios berukuran 3 x 4 m ini, juga didukung dana swadaya masyarakat mencapai Rp 100,3 juta. Diantara deteran kios itu, satu diantaranya untuk Sekretariat BKM Pinang Jaya.
“Saya senang BKM membangun kios untuk warga. Pesan saya jangan hanya untuk kongkow tapi benar-benar dimanfaatkan untuk ekonomi produktif,” kata Wakil Bupati Purbalingga Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM saat meresmikan penggunaan kios desa Karangjambe dan proyek PNPM-MP Kecamatan Padamara tahun 2012 di Desa Karangjambe, Sabu (27/4).
Menurut Wabup, kemiskinan masih menjadi momok bagi kita bersama. Saat program PNPM diluncurkan, kemiskinan di Purbalingga tercatat hingga 35 persen. Kemudian melalui berbagai program pemberdayaan yang digulirkan, termasuk diantaranya melalui PNPM, angka kemiskinan di Purbalingga prosentasenya makin menurun. Sejak 2011, lanjut Kento, angka kemiskinan berkisar antara 22 – 24 persen.
“Adanya PNPM harus kita dukung bersama. salah satunya dengan swadaya dan kegotongroyongan warga,” katanya sembari meminta kepada BKM agar dalam kurun tiga bulan sekali dirinya mendapat laporan perkembangan operasional kios desa itu.
Koordinator BKM Pinang Jaya, Suparman SPd menuturkan, nantinya 21 kios yang dibangun, dapat dimanfaatkan bagi 14 Rukun Tetangga (RT) di desa Karangjambe. Masing-masing RT, menurutnya, mendapat hak sewa satu kios. Peruntukannya, terutama untuk mempromosikan berbagai potensi usaha ekonomi produktif masing-masing RT.
“Besok baru akan bertemu dengan pihak RT membahas pemanfaatannya. Karena dari pihak luar banyak yang berminat. Tapi kita utamakan untuk RT dulu,” jelasnya.
Menyangkut perhitungan bagi hasil, Suparman merinci, 50 persen untuk RT kemudian 25 persen untuk desa dan 25 persen lainnya untuk operasional. Sebagai dukungan permodalan, BKM juga memberikan bantuan uang bagi RT masing-masing Rp 1 juta. “Kita sinkronkan dengan program pemkab yakni bantuan ekonomi produktif Rp 1 juta per RT. Sehingga RT mendapat tambahan dana untuk simpan pinjam warga,” katanya.
Dibagian lain, Camat Padamara Raditya Widayaka AP menuturkan, Padamara merupakan salah satu dari empat wilayah di Kabupaten Purbalingga yang menerima program PNPM-MP. Tahun lalu, BLM Yang diterima 14 desa wilayah Kecamatan Padamara mencapai Rp 1,6 miliar. “Swadaya yang berhasil diserap mencapai Rp 442,7 juta,” jelasnya.
Selain program PNPM-MP, Padamara juga mendapatkan program noto deso (ND)/Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat (PLPBK). Program ini mengucurksn dana Rp 1 miliar untuk desa Prigi (2012) dan pada 2013 untuk desa Dawuhan. (Humas/Hr)
