PURBALINGGA – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Purbalingga bersama TNI, Lanud Jenderal Besar Soedirman, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga dan beberapa unsur stakeholder, Rabu (6/6) melakasnakan Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2018 di alun-alun Purbalingga. Upacara yang diinspekturi langsung oleh Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon ini mengingatkan kepada pasukan untuk 4 kerawanan yang harus diwaspadai bersama atas pesan dari Kapolri.
Potensi kerawanan yang harus diwaspadai pertama adalah stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Pada tahun 2017 lalu, kata Wabup secara umum stabilitas harga pangan dapat terjaga dan tidak terjadi kelangkaan bahan pangan. Hal itu dapat diwujudkan berkat kerjasama dari semua instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), maupun Satgas Pangan Polri.
Pada tahun ini, potensi permasalahan masih berkisar pada masalah distribusi pangan, upaya penimbunan oleh kelompok kartel / mafia pangan, maupun perilaku negatif pelaku usaha yang menaikkan harga di atas harga yang ditetapkan. “Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dan langkah proaktif dari stakeholders terkait guna mengatasi hal ini,” kata Wabup Tiwi.
Potensi kerawanan kedua adalah permasalahan kelancaran dan keselamatan arus mudik dan arus balik. Hasil survey jalan yang dilaksanakan oleh Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, maupun Dinas Jasa Marga, dan Pertamina, mendapati sekurangnya terdapat enam lokasi rawan macet pada jalur utama mudik lebaran.
“Sehubungan dengan hal tersebut, saya memberikan penekanan kepada seluruh personel terutama pada titik rawan macet dan titik rawan kecelakaan, agar benar-benar melakukan pemantauan secara cermat,” katanya.
Potensi kerawanan ketiga yang juga harus diantisipasi adalah potensi bencana alam dan gangguan kamtibmas lainnya, seperti curat, curas, curanmor, copet, pencurian rumah kosong, begal, dan hipnotis. Untuk itu, para Kasatwil diharapkan dapat mengambil langkah pre-emtif maupun preventif yang diperlukan sehingga bisa menekan potensi yang ada.
“Saya juga berharap, agar seluruh Kasatwil dapat terus menerus berkoordinasi dengan pihak Basarnas, BMKG, dan pihak terkait lainnya, dalam upaya mengantisipasi dan mewaspadai potensi bencana alam,” imbuhnya.
Potensi kerawanan keempat adalah, ancaman tindak pidana terorisme. Guna mengantisipasi potensi aksi terorisme, ia menekankan kepada seluruh Kasatwil untuk terus meningkatkan kegiatan deteksi intelijen yang diimbangi dengan upaya penegakan hukum secara tegas (preemtif strike), melalui optimalisasi peran Satgas Anti Teror di seluruh Polda jajaran.
Di samping itu, pengamanan tempat ibadah, pusat keramaian, mako Polri, serta aspek keselamatan personel pengamanan harus menjadi perhatian. “Perkuat pengamanan pada objek-objek tersebut dan laksanakan pendampingan personel pengamanan oleh personel bersenjata (buddy system).
Khususnya dalam mewujudkan keamanan secara umum, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk terus menerus meningkatkan kerjasama antara Polri dengan rekan – rekan TNI serta stakeholders terkait lainnya,” kata Wabup.(Gn/Humas)
