PURBALINGGA, INFO – Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs. Heru Sudjatmoko, MSi menyerahkan bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sebanyak 856 unit rumah dengan besaran bantuan masing-masing Rp 10 juta. Bantuan diserahkan langsung oleh Wagub kepada Bupati Purbalingga H. Tasdi, SH, MM saat acara Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Purbalingga.
“Ini yang sudah bisa dicairkan pada anggaran murni 2017. Insya Allah tahun ini genap 1.050 unit RTLH untuk kabupaten Purbalingga. Sisanya kita penuhi pada anggaran perubahan nanti. Mudah-mudahan semuanya terealisasi,” ujar Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko, di Operation Room Graha Adiguna komplek Pendapa Dipokusumo Purbalingga, Kamis (19/10).
Dikatakan Wagub, kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten dengan alokasi penerimaan bantuan sosial RTLH terbanyak dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Hal ini karena kabupaten Purbalingga dinilai memiliki semangat dan komitmen yang kuat dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Apalagi kondisi kemiskinan di kabupaten Purbalingga memang masih cukup tinggi atau nomor empat di Jateng setelah Wonosobo, Kebumen dan Brebes.
“Jawa Tengah bagian barat memang tingkat kemiskinannya masih tinggi, termasuk kabupaten Purbalingga dan kabupaten di eks-karesidenan Banyumas lainnya yakni Banjarnegara, Banyumas, dan Cilacap,” jelasnya.
Di Jawa Tengah, lanjut pria kelahiran Purbalingga, terdapat 15 kabupaten/kota yang masih termasuk daerah kemiskinan zona merah. 15 daerah itu, yakni kabupaten Wonosobo, kemudian Kebumen, Brebes dab Purbalingga. Berikutnya, kabupaten Rembang, Pemalang,Banjarnegara, Banyumas, Klaten, Sragen, Cilacap, Demak, Purworejo, Grobogan dan Demak.
“Perkembangan tingkat kemiskinan di kabupaten Purbalingga tahun 2012 – 2016 semakin membaik, namun masih dibawah capaian kemiskinan Jateng. Kedepan program penanggulangan kemiskinan harus semakin sinergis,” katanya.
Bupati Purbalingga Tasdi mengungkapkan, berbagai program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Purbalingga telah membuahkan hasil yang signifikan. Bahkan kinerja penurunan kemiskinan kabupaten Purbalingga (13,40 %) lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang hanya 7,22 %. Meski demikian Purbalingga masih berada di urutan keempat dari 35 kabupaten/kota dengan garis kemiskinan Rp 301.862.
“Tahun ini target kami dapat merehab 5000 rumah. Dari APBD Purbalingga 2.030 unit, dari provinsi 1.050 unit, sisanya dukungan dari pemerintah desa, OPD, CSR perbankan, perusahaan dan lembaga sosial,” kata Tasdi.
Selain program rehab RTLH, upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui gerakan menarik kembali anak usia sekolah yang tidak sekolah melalui program Kartu Purbalingga Pintar dengan sasaran anak usia SD 155 anak, SMP 174 anak, Paket A 135 anak dan Paket B 199 anak. Tahun 2017 ini memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk dalam PBI JKN dengan anggaran Rp 12,072 miliar.
“Tahun ini kami menganggarkan Rp 3 miliar dengan target terbangun jambanisasi sebanyak 6000 unit. Sedangkan dari provinsi kita harapkan terealisasi bantuan untuk 400 unit jambanisasi dengan anggaran Rp 280 juta,” jelasnya.
Program penanggulangan kemiskinan itu juga didukung dengan kebijakan pemberian jaminan orang dengan kecacatan berat untuk 150 orang dengan bantuan Rp 300 ribu /orang/bulan. Mulai 2017, juga diberikan bantuan permodalan bagi UMKM dengan program subsidi bunga dan kredit mawar (melawan rentenir-red) dan kredit tanpa agunan. Disamping gerakan bersama masyarakat melalui program Germas PHBS, Gebrak Gotong Royong, pembagian beras dan daging sapi untuk masyarakat miskin, pengembangan lumbung pangan masyarakat desa, serta peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan RSIA Panti Nugroho.
“Kami juga tengah memproses program pemberian beasiswa bagi 18 lulusan SMA per kecamatan untuk sekolah di Fakultas Kedokteran. Ini untuk mengatasi kekurangan dokter di Purbalingga dan targetnya tiap desa terdapat 1 dokter,” tandasnya. (PI-4)
